Ahok Awasi Semua Pendatang Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memantau kehadiran para pendatang baru setelah usainya libur Lebaran hari ini. Ahok mengatakan jika pendatang baru tidak taat aturan maka pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak segan memulangkan mereka.

Ahok mewajibkan para pendatang untuk melapor kepada ketua RT/RW atau lurah setempat terkait tujuan kedatangan ke ibu kota. Lewat tangan merekalah pemantauan para pendatang baru akan dilakukan.

Pilihan Redaksi Terminal Bus Jakarta Sudah Terima 39 Ribu Orang Pendatang Ahok Tak Seharusnya Ajak Pemudik Bawa Keluarga ke Jakarta Pengamat Setuju Ahok Sebut Jakarta Kekurangan Tenaga Kerja Pemudik Boleh Bawa Keluarga ke Jakarta dengan Catatan PDIP Dukung Ahok Buka Keran Urbanisasi ke Jakarta

"Kami pantau. Lurah seperti manajer wilayah, mereka harus pantau. Termasuk ke RT/RW harus lapor," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).

Baginya, persoalan pendatang baru bukanlah sebuah masalah yang besar. Selama mereka tidak tinggal pasang lapak sembarangan ataupun tinggal di jalanan.

"Kalau Anda mau di Jakarta, harus punya usaha dan tempat tinggal. Nanti kami kasih KTP," kata Ahok. (Baca: Ahok Diminta Cegah Pengemis ke DKI daripada Penjarakan Mereka)

Untuk mengedukasi para pendatang tersebut, Ahok akan menggelar operasi yustisi. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, operasi kependudukan ini tidak menerapkan sistem razia dan denda, melainkan lebih pada edukasi.

"Jadi yustisi itu untuk menjelaskan, kalau kamu tidak dapat pekerjaan, tidak jelas, mesti numpang sama saudara atau teman kamu, kan jadi mereka yang tanggung jawab balikin kamu," tutur Ahok.

"Kalau kamu di jalanan, jadi masalah, kami akan kembalikan pakai perjanjian. Kalau kamu balik lagi berarti akan kita anggap melakukan pidana penipuan kepada Pemprov DKI," lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu. (Baca: Mensos: Pengemis Musiman Harus Diberantas dari Hulu)

Sebelumnya, Ahok berulang kali mengatakan Jakarta tidak tertutup bagi siapapun. Siapa saja boleh datang ke ibu kota, tanpa terkecuali.

"Tidak ada lagi istilah daerah manapun tertutup, jadi semua daerah dari Sabang sampai Merauke, semua orang bebas ke mana saja. Cuma perlu lapor," kata Ahok.

Membuka Keran Urbanisasi

Menanggapi kebijakan Ahok yang membuka keran urbanisasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan seharusnya pihak Pemprov DKI Jakarta tidak 'mengundang' para pendatang ke ibu kota. Meskipun Ahok sudah menegaskan Jakarta terbuka untuk siapa saja.

"Harusnya tidak perlu mengundang warga lain untuk masuk. Kelola warga yang sudah ada saja sebanyak 10 juta orang. Pemprov DKI kan kewalahan, apa lagi kalau ditambah dengan penduduk baru," kata Triwisaksana.

Namun, jika ternyata setelah Lebaran ini banyak pendatang baru yang datang ke Jakarta, Triwisaksana menyarankan agar pemerintah bisa mengelolanya dengan baik. Jika tidak, masalah baru pun bakal muncul. (Baca: Sindikat Gembel, Datang dan Berlalu Seiring Ramadan)

"Kalau tidak terkelola pasti akan menimbulkan ketidakteraturan, seperti hunian liar, ruang terbuka makin sempit, kemudian dampak yang paling luas ya pengangguran," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

(obs)