Kejaksaan Bentuk Tim Pengawal Pembangunan Penuhi Tugas Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung mulai berbenah mengalihkan fokus kinerja dalam mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan bangsa. Sebuah tim khusus dibentuk untuk merealisasikan tugas yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-56, Rabu (22/7).

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan tim itu nantinya akan diberi nama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan. "Saya akan singkat jadi P4," ujar Prasetyo di Jakarta.

Pilihan Redaksi Kejagung Akui Banyak Jaksa Gelap Mata Soal Uang Syahrini Rayu Jaksa Agung: Suara Pak Prasetyo Kalahkan Anang Kejaksaan Agung Akui Banyak Jaksa Pemeras Jual Perkara Jaksa Agung Apresiasi Operasi Tangkap Tangan KPK

Tim P4 bikinan Prasetyo bakal mengawal program pembangunan yang digalakkan pemerintah untuk membantu mengoptimalisasi penyerapan anggaran. Praktisnya, P4 bertugas mengawal dan mengamankan pejabat dalam pelaksanaan pembangunan.

Prasetyo berharap pejabat tidak lagi ragu merealisasikan kebijakan pembangunan selama tidak menyimpang dari aturan. Dia menjanjikan Kejaksaan Agung bakal berperan aktif memberikan bantuan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami akan beri mereka pencerahan. Bahkan kami bisa memberikan semcam legal opinion jika memang diperlukan," ujar Prasetyo.

Dengan demikian, kata Prasetyo, pengawalan pembangunan dan investasi seperti yang diharapkan oleh Presiden bisa terpenuhi. Pejabat maupun investor tidak perlu lagi merasa khawatir atau takut dalam memajukan program pembangunan negara.

"Yang tidak salah, tidak perlu takut. Sebab ketakutan itu hanya untuk orang bersalah," kata dia. (Baca Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan Buat Pejabat Tak Inovatif)

Tim P4 akan menitikberatkan pada pengawalan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Meski demikian, jika dalam proses terjadi penyimpangan, Prasetyo menjamin pihaknya tanpa segan bakal melakukan penindakan.

"Kami tidak mengadili kebijakan. Tapi kebijakan itu harus dilaksanakan dan berlatar belakang alasan yang benar, serta hasilnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat," kata Prasetyo.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta penegakan hukum harus pro terhadap kepentingan rakyat. Jokowi juga tak mau upaya pemberantasan korupsi malah membuat pemerintah daerah dan pelaku bisnis jadi tak berani berinovasi.

"Pimpinan Kejaksaan harus mendampingi pejabat pemerintah untuk akselerasi pembangunan nasional. Upaya reformasi internal harus terus dilakukan," kata Jokowi. (agk)