KPU Tak Beri Keringanan Pada Pencalonan Partai Bersengketa

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap mekanisme penerimaan pasangan calon kepala daerah dari partai politik bersengketa.

Hal ini disampaikannya menanggapi upaya Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, Senin (27/7), yang meminta kelonggaran kepada KPU terkait pencalonan dari partai bersengketa.

Pilihan Redaksi KPU Tak Mau Disebut Terlibat soal Calon Boneka KPU Perkirakan Pendaftar Kepala Daerah Melonjak Hari Ini Lobi Aturan Pilkada, Idrus Marham Datangi KPU Golkar Ical Tuding KPU Lawan Putusan PN

"Tidak bisa. Jadi harus tetap bersamaan," ucap Ferry di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/7).

Ia mengatakan hal itu sudah termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pilkada. Diketahui, partai bersengketa seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah secara bersamaan di dua berkas yang berbeda.

Dengan catatan, pasangan calon dan koalisi partai yang mengajukan harus sama. KPU akan mengembalikan berkas pencalonan tersebut apabila pasangan calon dan koalisi partai pendukung berbeda.

"Resiko kalau teknis pendaftaraan tidak bersamaan bisa kacau nanti," tuturnya. (Baca: Disebut Berpihak, KPU Minta Golkar Agar Berdamai)

Oleh sebab itu, ia mengatakan pendaftaran pasangan calon partai bersengketa tetap harus dilakukan secara bersamaan. Hal itu dilakukan agar KPU Daerah dapat mengetahui pencalonan itu memang telah disepakati oleh dua pihak yang berseteru.

Sebelumnya, Idrus meminta KPU untuk memberikan keringanan dalam pendaftaran pasangan calon. Ia meminta agar surat pencalonan dari dua pihak yang berseteru tidak harus diberikan secara bersamaan.

"Itu kan hanya teknis, bukan prinsip," ucap Idrus kemarin. (Baca: Idrus Marham: Persoalan Hukum Tak Ganggu Persiapan Pilkada)

Ia lantas memberikan contoh misalnya pihak Aburizal Bakrie memasukkan berkas tidak berbarengan dengan Agung Laksono, KPU bisa menerima rekomendasi tersebut dengan catatan calon yang diajukan sama. Idrus mengatakan, apabila setelah diverifikasi ternyata calonnya berbeda, baru KPU menolak pendaftarannya.

(obs)