Praperadilan Dahlan Iskan Diputuskan Selasa Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Praperadilan eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan segera mendapatkan putusan. Hakim Ketua Lendriaty Janis mengatakan putusan akan dibacakan pada Selasa (4/8) depan.

"Sidang akan dilanjutkan pada Senin (3/8) depan dengan agenda kesimpulan. Sementara putusan akan dibacakan pada Selasa (4/8) depan," kata Lendriaty saat menutup sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (31/7).

Pilihan Redaksi Dahlan Iskan Gugat Praperadilan dalam Kasus Gardu Induk Saksi Ahli Dahlan Iskan Pertegas Terminologi Penyidikan Saksi Dahlan Iskan Ungkap Kekeliruan Jaksa Soal Penyidikan

Adapun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini menghadirkan empat saksi ahli dan satu saksi fakta dalam sidang lanjutan praperadilan Dahlan.

Empat saksi ahli yang dihadirkan yaitu Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo, dan Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari.

Sementara itu, Syarif Nahdi Sulaiman dari Kejaksaan Tinggi dinyatakan tidak bisa berperan sebagai saksi ahli karena ia merupakan penyidik dalam kasus dugaan korupsi yang membelit Dahlan. Karenanya, ia kemudian dihadirkan sebagai saksi fakta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dahlan dijerat atas kasus pembangunan 21 gardu induk listrik pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp 33,2 miliar. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka terkait kasus tersebut.

Atas kelalaiannya, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara.

Dahlan kemudian menggugat status tersangka dirinya yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan 21 gardu induk tahun 2011-2013. Gugatan praperadilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mulai disidangkan perdana pada Senin lalu (27/7). (rdk)