Pilkada Belum Akan Lahirkan Pemimpin yang Sejahterakan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Riuh rendah pemilihan kepala daerah serentak 2015 sudah mulai terasa dengan rangkaian proses pendaftaran kepala daerah. Namun ajang pilkada kali ini dinilai tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yaitu tidak melahirkan kepala daerah yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

Pandangan tersebut disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon, yang pada 2012 lalu diusung PDIP menjadi calon gubernur Sumatera Utara. “Pilkada mendatang belum akan membawa dampak yang nyata pada kesejahteraan rakyat,” kata Effendi kepada CNN Indonesia, Sabtu (1/8).

Pilihan Redaksi Baru Satu Calon Kepala Daerah Daftar di Perpanjangan Waktu Politik Uang Hantui Ajang Pilkada Serentak PAN Dukung Pencalonan Tri Rismaharini Pengeluaran Perppu Pilkada Dapat Picu Gerakan di Daerah Calon Tunggal Pilkada Dampak Superioritas Petahana

Effendi mengatakan pilkada serentak yang baru pertama kali digelar pada akhir tahun ini tidak akan membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan rakyat nantinya. “Pragmatis, kepentingannya hanya saat pada pilkada saja,” ujarnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menilai hasil pilkada nanti masih jauh dari yang diharapkan. Ajang pilkada hanya sebatas dijadikan alat untuk menjalankan sistem demokrasi. “Dampaknya usai pilkada tidak dirasakan oleh masyarakat,” ucap Effendi. “Pilkada tidak lebih hanya sebatas untuk cari pemimpin atau kepala daerah.”  (Baca: KPU Soal Perppu Calon Tunggal: Segera Putuskan!)

Effendi menyatakan, selepas pilkada rakyat akan dihadapkan pada kehidupan nyata yaitu harus berjuang hidup sendiri tanpa adanya pengaruh positif dari pilkada atau kepala daerah yang baru. “Rakyat akan tetap hidup dengan kemandiriannya. Dampak langsung dari pilkada setelah selesai tidak dirasakan masyarakat,” kata dia.

Effendi menyebutkan tingkat partisipasi rakyat dalam pembangunan terkait dengan hasil pilkada tidak lebih dari 30 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bila dilihat dari angkatan kerja hanya sedikit yang bekerja di sektor formal. Mayoritas rakyat bekerja di sektor informal. “Kebanyakan seperti jadi wiraswasta atau pedagang, termasuk pedagang kaki lima,” ucapnya. (Baca: Pilkada Serentak, Waktunya Politikus Pusat Bertaruh di Daerah)

Serupa dengan Effendi, pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah mengatakan target dari penyelenggaraan pilkada serentak tidak lebih dari sekadar untuk efektivitas penyelenggara negara dalam menggunakan anggaran.

“Pilkada serentak tujuannya lebih untuk penghematan anggaran. Semua anggaran pilkada dari penyelenggara negara sudah ditetapkan,” kata Toto kepada CNN Indonesia, Sabtu (1/8).

Padahal, lanjut Toto, belum tentu pada praktiknya anggaran yang digunakan lebih hemat ketimbang pilkada yang tidak serentak. “Belum ada yang yang membuktikan bahwa pilkada serentak lebih menghemat dana,” tutur dia. Menurut Toto bisa saja ongkos demokrasi pada pilkada serentak lebih mahal. (Baca: Pilkada Sepi Pendaftar, DPR Undang KPU Usai Masa Reses)

Toto menyatakan kualitas kepala daerah yang bisa membawa kesejahteraan pada rakyatnya tidak ditentukan oleh model penyelenggaraan pilkadanya. “Soal mutu kepala daerah yang dilahirkan dari pilkada lebih pada sistem demokrasinya. Peran serta yang melibatkan masyarakatnya bagaimana,” ujarnya. (obs)