DPRD Sudah Panggil Disdik DKI Terkait Penyimpangan KJP

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Pantas Nainggolan mengaku sudah memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) terkait adanya kasus penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemanggilan terhadap Disdik DKI Jakarta dilakukan begitu kasus ini mencuat.

"Disdik sudah kami panggil dua hari yang lalu. Memang ada penyalahgunaan KJP dan sudah bisa dideteksi dananya digunakan ke mana saja," kata Pantas saat dihubungi wartawan, Rabu (5/8).

Atas temuan itu, Pantas pun mengimbau agar Disdik DKI memberlakukan hukuman yang tegas kepada para pelaku penyelewengan KJP. (Baca juga: Ahok: KJP Diselewengkan Buat Beli Bensin Hingga Emas)

Pilihan Redaksi KJP Dipakai Karaoke, DPRD Pertanyakan Pengawasan Ahok Pemprov DKI Selidiki Motif Penyalahgunaan KJP Bank DKI Minta Toko Tak Layani Pengguna Debit KJP Besaran Rupiah KJP 2015 Cukup Menggiurkan

"Saya rasa butuh sosialisasi lebih lanjut aja. Nanti yang menyalahgunakan di luar keperluan sekolah diberi sanksi tegas, baik itu peserta dan orang tuanya," ujar Pantas.

Menurut Pantas, sistem KJP yang diberlakukan Pemprov DKI saat ini sudah tepat dan bagus. Sebab dengan sistem non tunai yang terintegrasi dengan Bank DKI penyalahgunaan bisa terdeteksi.

"Sistem yang sekarang itu udah bagus dan meminimalisir penyalahgunaan karena ada alat EDC (electronic data capture) masing-masingnya sudah diketahui di mana," kata anggota dewan dari Fraksi PDIP itu.

"Jadi perisriwa KJP sekarang ini bisa dijadikan pelajaran saja tandanya sistem yang sudah bagus harus diperbaiki terus menerus agar lebih sempurna," ujarnya. (Baca juga: Ahok Akan Kunci Kartu Jakarta Pintar)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menyarankan agar dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dana dikembalikan ke pihak sekolah. Menurut dia cara tersebut bisa meminimalisasi adanya pelanggaran dan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkan KJP.

"Itulah saya bilang kembalikan saja ke sekolah. Mekanismenya berubah saja jangan diberikan ke siswa atau orang tua murid langsung karena kebutuhannya jadi berbeda," kata Lulung saat ditemui di kantornya, Jakarta. (Baca juga: KJP Dipakai Karaoke, DPRD Pertanyakan Pengawasan Ahok)

Pada Senin (3/8) lalu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan adanya penyimpangan dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu yang seharusnya dipakai untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan malah digunakan untuk hal lainnya, termasuk karaoke.

Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menemukan pihak yang membeli bensin, motor, ponsel, dan bahkan membeli emas menggunakan KJP.

Atas temuan itu pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengaku akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan akan mencabut KJP bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditentukan.

"Jelas, peraturan gubernur, KJP yang tidak untuk kepentingan pendidikan itu akan dihentikan. Kami lihat kasusnya dan lakukan pemanggilan. Bisa saja dilaporkan ke polisi," kata Arie.

BACA FOKUS: Kisruh Kartu Pintar Ahok (hel)