Gubernur Ahok Berharap Tahun Depan KJP Tidak Bisa Tarik Tunai

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tahun depan Kartu Jakarta Pintar (KJP) diharapkan tidak lagi bisa digunakan untuk tarik tunai. Hal ini dilakukan guna mencegah penyelewengan seperti yang terjadi baru-baru ini.

"Ke depan tidak bisa menarik uang kontan satu sen pun lagi, jadi EDC (electronic data center) harus diperbanyak," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (7/8). Jika tak bisa tarik tunai di ATM, tambahnya, "kamu musti belanja pakai debit." 

Masalahnya, kata Ahok, saat sistem perbankan tidak bisa dibatasi. Jika seseorang membuka rekening, secara otomatis orang tersebut bisa melakukan debit dan tarik tunai. (Baca juga: Penyeleweng Kartu Pintar Kebanyakan Orang Tua Siswa SD)

Pilihan Redaksi Belasan Penyeleweng KJP Telah Dipanggil Dinas Pendidikan DKI Setelah Diperiksa, KJP Para Penyeleweng Dipastikan Dicabut

"Direksi Bank DKI sedang berdiskusi, bisa tidak sistemnya sesuai dengan harapan kami. Kalau tidak terpaksa semua khusus EDC Bank DKI saja tidak bisa dibuka ke bank lain. Baru kami kontrol habis," kata Ahok. Seperti diketahui, saat ini kartu KJP berbentuk ATM dengan logo khusus KJP. 

KJP yang berbentuk kartu ATM Bank DKI, tadinya sengaja bisa diakses di jaringan ATM Prima dengan harapan memudahkan para pengguna agar bisa berbelanja di mana saja. Namun ternyata, 'niat baik' itu malah diselewengkan oleh para pemegang kartu.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI menemukan adanya penyelewengan KJP yang digunakan untuk membeli emas, tarik tunai, sampai digunakan di tempat karaoke. Atas temuan itu pihak Pemprov DKI pun langsung melakukan tindakan. Dari data sementara Bank DKI ditemukan 20 orang pemegang KJP menyelewengkan kartunya. (Baca: Kartu Jakarta Pintar Diselewengkan Untuk Karaoke)

Dinas Pendidikan pun hingga saat ini sudah memeriksa 16 di antaranya. Sejauh ini, hasil pemeriksaan menunjukkan, 15 orang terbukti menyelewengkan KJP, sementara satu lagi tidak terbukti.

Pihak Dinas Pendidikan pun mengaku akan terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi data. Diperkirakan dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus ini.

"Kami mau tuntaskan dulu modusnya seperti apa. Jadi susah juga komunikasinya kadang-kadang," kata Nahdiana Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) yang khusus menangani KJP saat dihubungi, kemarin. (Baca juga:  Ahok: KJP Diselewengkan Buat Beli Bensin Hingga Emas)

(sip)