Rombak Kabinet Dinilai untuk Akomodasi Tuntutan PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti mengatakan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk mengakomodir kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal tersebut terlihat dari adanya penambahan komposisi kader PDIP dalam jajaran kabinet Jokowi kali ini.

"Duduknya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet membuat tenang PDIP. Selain itu, juga bisa menjadi tangan kanan ketua umum dalam mengakomodir arahan partai," ujar Ikrar kepada CNN Indonesia, Rabu (12/8). (Lihat Juga: FOKUS Bongkar Pasang Menteri Jokowi)

Ikrar menjelaskan, selain memperbaiki kinerja pemerintahan, alasan lain reshuffle adalah untuk memberi kenyamanan bagi Jokowi dalam bertugas. Pasalnya, dengan diangkatnya menteri dari kalangan partai pengusung akan meredam beredarnya berbagai isu yang menekan Jokowi saat ini.

Selain itu, dipilihnya Pramono juga mampu meningkatkan hubungan antara Jokowi dengan partai pengusungnya, karena pengalaman Pramono sebagai politisi tidak diragukan. (Lihat Juga: Bongkar Pasang Menteri Jokowi)

"Pada semester pertama Jokowi sudah menyelesaikan permasalahan dengan partai oposisi. Sekarang adalah waktunya Jokowi menyelesaikan masalah dengan partai-partai pengusungnya," ujarnya. (Lihat Juga: Mengenal Empat Pemeran Baru di Kabinet Ekonomi Jokowi)

Profesional Hengkang

Dalam reshuffle kabinet kali ini, terdapat beberapa menteri dari latar belakang profesional yang dicopot Jokowi. Ikrar mengatakan pencopotan profesional dari jajaran menteri adalah cara untuk mengakomodir tuntutan partai pengusung.

"Pada dasarnya menteri profesional yang paling mudah dicopot, karena mereka tidak punya basis," ujarnya.

Selain itu, hengkangnya beberapa profesional dari jajaran Kabinet Kerja adalah karena partai pengusung ingin mendapat porsi menteri yang sesuai dengan perannya saat pemenangan Jokowi dulu.

Ikrar mencontohkan Andi Widjajanto. Dalam kasus pencopotan Andi, Ikrar berpendapat bukan semata-mata kinerjanya yang dianggap kurang namun terdapat juga ketidakharmonisan antara Andi dengan PDIP.

"Saya melihat Andi kadang sering salah bicara dan menyampaikan informasi ke publik. Selain itu terlihat hubungan Andi dan PDIP yang kurang harmonis," ujarnya.

Sementara, tidak digantinya Bambang Brojonegoro dari posisi Menteri Keuangan adalah suatu hal yang wajar. Karena ia menilai, permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya kesalahan Bambang, melainkan karena kondisi dunia yang sedang bergejolak dan tata kelola perekonomian internal yang cenderung naik turun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agak telat dilakukan, meski hal itu adalah hak prerogatif presiden.

"Agak telat, seharusnya dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya, serba tambal sulam," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/8).

Fadli juga menilai perombakan menteri koordinator tidak dapat banyak menolong dalam situasi sekarang ini karena lebih bersifat pembenahan koordinasi dan bukan masalah teknis.

"Padahal kalau mau melihat masalah ekonomi, lebih banyak di kementerian teknis bukan koordinasi," ujar Fadli.

Fadli menyayangkan ada beberapa menteri di bidang ekonomi yang tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi pemerintah justru tidak tersentuh perombakan kabinet. (utd)