Ruky Sebut Tak Perlu Tahu Capim Bertransaksi Mencurigakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruky mengaku pihaknya tidak perlu mengetahui nama-nama calon pimpinan lembaga antirasuah yang diduga memiliki transaksi mencurigakan.

"Saya sampai sekarang juga tidak tahu dan menurut saya tidak perlu tahu, karena kalau saya bicara mengenai orang itu maka akan terjadi character assassination. Itu sama sekali tidak boleh dilakukan," ujar Ruky di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/8).

Oleh sebab itu, Ruky mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan seluruh kewenangan seleksi kepada panitia seleksi. Jika nantinya nama-nama orang itu lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ucap dia, maka ia akan melimpahkan kewenangan seleksi selanjutnya kepada para anggota dewan.

Pilihan Redaksi Memilih Para Calon Punggawa KPK Jenderal Polisi Akui ada Persaingan KPK dengan Lembaganya Pansel KPK: Rekomendasi ICW akan Diklarifikasi saat Wawancara Capim KPK Brigjen Basaria Sebut The Godfather Film Favoritnya

Ruky menjelaskan, KPK sebelumnya diminta untuk melakukan penelusuran rekam jejak 19 calon yang lolos ke tahap III, yakni tahap wawancara terbuka. "Kami lihat, kalau dia itu penyelenggara negara maka kita lihat apakah dia patuh pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," kata dia.

Selanjutnya, imbuh dia, KPK mencari tahu apakah ada laporan-laporan di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap 19 calon pimpinan tersebut.

"Yang ketiga, kalau mereka pernah dipanggil sebagai saksi, kami lihat ada potensinya atau tidak untuk naik jadi tersangka. Kemudian ada tidak laporan-laporan gratifikasi yang tidak mereka laporkan. Yang formal saja kita laporkan semuanya kepada pansel," ujar dia.

Ruky pun mendorong masyarakat untuk tetap melaporkan jika memiliki bukti bahwa ada calon pimpinan yang bermasalah, misalnya memiliki transaksi mencurigakan. "Kami akan menunggu saja, siapa saja yang akan diserahkan Pansel kepada DPR. Kami tidak akan melakukan action apapun, dalam arti mendistorsi keputusan Pansel," kata dia. (hel)