Jepang Ajukan Tambahan Penawaran untuk Proyek Kereta Cepat
Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 27 Agu 2015 07:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan adanya penawaran dari negara Jepang untuk pembangunan kereta api cepat rute Jakarta-Bandung. Negeri Sakura itu pun juga menawarkan keringanan jaminan untuk pemerintah Indonesia, sekaligus menjami waktu pembangunan yang bakal lebih cepat.
"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran, ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya, sekarang tidak harus seluruhnya," ujar Darmin di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Tak hanya itu, Darmin menyebut Jepang juga menawarkan percepatan waktu pembangunan yang lebih cepat dari tawaran sebelumnya, yakni lima tahun. Dia menuturkan, delegasi Jepang sempat membicarakan kemajuan transfer teknologi yang mereka miliki.
"Mengenai waktunya, mereka juga bisa membuat lebih (cepat). Memang mereka katakan, kalau waktu, selama harus ada studi lingkungan, maka itu sulit untuk lebih cepat," katanya.
Darmin menyampaikan, pihak konsultan telah memanggil perwakilan dari dua negara, Jepang dan China, yang bersaing mendapatkan proyek pembangunan ini.
"Kalau ada tawaran baru begini kami harus pikirkan. Nanti China juga bakal begitu, padahal seharusnya sudah kami mau tutup proses penilaian ini dalam satu atau dua hari," ujarnya.
Dia menjamin pihak konsultan yang ditunjuk akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan kriteria yang diajukan oleh Indonesia. Namun, Darmin juga menyadari akan adanya kriteria kualitatif.
"Kami juga tetap mempelajari juga bagaimana mereka membaca kriteria yang kualitatif itu. Artinya, kami akan ada juga rapat tim menteri untuk membahas dan nanti konsultan akan presentasikan itu ke tim menteri, dan kami tanya satu-satu kenapa mereka simpulkan, kenapa begini dan begitu. Kalau salah bisa repot," katanya.
Dari sana, lanjut Darmin, pemerintah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tim menteri kepada Presiden Jokowi.
"Walaupun sama dengan yang kami usulkan, tapi tetap saja Presiden (yang mengambil keputusan). Jadi jangan bilang pasti presiden saja yang putuskan," ujarnya. Dia memperkirakan, seluruh proses akan selesai besok lusa.
Sementara itu, Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi mengaku sadar negaranya tengah bersaing keras dengan China dalam mendapatkan proyek kereta api cepat ini. Ia pun menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Jepang ingin membantu Indonesia agar memiliki kereta cepat yang akan dikelola oleh pemerintah Indonesia dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi menyatakan, sekarang sedang dilakukan penilaian oleh konsultan independen dan tim penilai akan melapor kepada Presiden. Presiden akan memutuskan nanti setelah mendapatkan laporan dari penilai," ujar Izumi.
Selain soal tawaran baru proyek kereta api cepat, Izumi mengaku telah membawakan surat dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada Presiden Jokowi. Ia juga membahas terkait kerjasama kedua negara di bidang maritim, termasuk kerjasama promosi dan forum maritim untuk mengembangkan kawasan Indonesia bagian timur.
"Hal yang kedua, untuk menanggapi ketidakstabilan kurs secara global melalui kerjasama dengan Indonesia. Kami bisa juga meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang," kata Izumi.
Proposal proyek yang diajukan investor Jepang dan China saat ini tengah diproses oleh pemerintah. Nantinya, pemenang proyek kereta cepat antara Jakarta - Bandung dengan panjang 200 kilometer akan diumumkan pada akhir bulan Agustus.
Dikabarkan, proposal proyek yang diajukan investor Jepang maupun China, masing-masing akan melalui rute dan waktu tempuh yang sama, yaitu 36 menit. Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan modal sebesar US$ 3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.
Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$ 6,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.
Namun, tiba-tiba China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama, setelah Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, Xu Shaoshi pada Maret lalu.
China punya penawaran nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. (meg)
"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran, ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya, sekarang tidak harus seluruhnya," ujar Darmin di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Tak hanya itu, Darmin menyebut Jepang juga menawarkan percepatan waktu pembangunan yang lebih cepat dari tawaran sebelumnya, yakni lima tahun. Dia menuturkan, delegasi Jepang sempat membicarakan kemajuan transfer teknologi yang mereka miliki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjamin pihak konsultan yang ditunjuk akan menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan kriteria yang diajukan oleh Indonesia. Namun, Darmin juga menyadari akan adanya kriteria kualitatif.
"Kami juga tetap mempelajari juga bagaimana mereka membaca kriteria yang kualitatif itu. Artinya, kami akan ada juga rapat tim menteri untuk membahas dan nanti konsultan akan presentasikan itu ke tim menteri, dan kami tanya satu-satu kenapa mereka simpulkan, kenapa begini dan begitu. Kalau salah bisa repot," katanya.
Dari sana, lanjut Darmin, pemerintah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tim menteri kepada Presiden Jokowi.
"Walaupun sama dengan yang kami usulkan, tapi tetap saja Presiden (yang mengambil keputusan). Jadi jangan bilang pasti presiden saja yang putuskan," ujarnya. Dia memperkirakan, seluruh proses akan selesai besok lusa.
Sementara itu, Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi mengaku sadar negaranya tengah bersaing keras dengan China dalam mendapatkan proyek kereta api cepat ini. Ia pun menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Jepang ingin membantu Indonesia agar memiliki kereta cepat yang akan dikelola oleh pemerintah Indonesia dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi menyatakan, sekarang sedang dilakukan penilaian oleh konsultan independen dan tim penilai akan melapor kepada Presiden. Presiden akan memutuskan nanti setelah mendapatkan laporan dari penilai," ujar Izumi.
Selain soal tawaran baru proyek kereta api cepat, Izumi mengaku telah membawakan surat dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada Presiden Jokowi. Ia juga membahas terkait kerjasama kedua negara di bidang maritim, termasuk kerjasama promosi dan forum maritim untuk mengembangkan kawasan Indonesia bagian timur.
"Hal yang kedua, untuk menanggapi ketidakstabilan kurs secara global melalui kerjasama dengan Indonesia. Kami bisa juga meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang," kata Izumi.
Proposal proyek yang diajukan investor Jepang dan China saat ini tengah diproses oleh pemerintah. Nantinya, pemenang proyek kereta cepat antara Jakarta - Bandung dengan panjang 200 kilometer akan diumumkan pada akhir bulan Agustus.
Dikabarkan, proposal proyek yang diajukan investor Jepang maupun China, masing-masing akan melalui rute dan waktu tempuh yang sama, yaitu 36 menit. Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan modal sebesar US$ 3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.
Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$ 6,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.
Namun, tiba-tiba China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama, setelah Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, Xu Shaoshi pada Maret lalu.
China punya penawaran nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. (meg)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK