Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, tumpukan prioritas RUU tersebut tidak bakal rampung seluruhnya untuk dibahas pada 2015. Alasannya, usulan RUU dari DPR dan pemerintah itu masih membutuhkan pengkajian yang membuka kemungkinan terjadinya revisi. (Lihat Juga: Refleksi Inaugurasi ke-70, DPR Sibuk Urus Gedung dan Kasus)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami orientasinya kualitatif karena kami bukan pabrik undang-undang. Kami membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sejumlah UU yang belum tentu diterima, bisa saja ditolak," kata Fadli di Gedung DPR, Jumat (28/8).
"Ini yang kemudian membuat pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semuanya kepada Baleg seperti pada periode lalu. Memang akan lebih mendalam dengan harapan hasil UU akan lebih berkualitas," ujar Fadli.
Fadli kini berusaha realistis menghadapi tenggat pembahasan Prioritas Prolegnas 2015 yang hanya menyisakan waktu empat bulan.
Dia mafhum tidak semua prioritas pembahasan RUU bakal rampung pada akhir tahun, namun setidaknya dia menakar lebih dari separuh RUU prioritas bisa dituntaskan dalam pembahasan.
"Saya kira bisa lebih dari separuh dari yang kami targetkan. Mungkin sekitar 20 RUU. Karena belum tentu yang lain juga diterima. Bergantung situasi politik," ujar elite Partai Gerindra itu.
(utd)