Legislator Wanita Dapat Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menilai kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang jika keterwakilan perempuan di parlemen meningkat.

Karenanya, Kementerian PP-PA tengah mempersiapkan grand design peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif (PKPL).

Pilihan Redaksi Komnas Perempuan Kritik Surat Edaran Kementerian Pertahanan Cegah KDRT, Jokowi Ingin Bangun Nilai dan Kultur Santun Komnas Perempuan: Kemhan Harus Revisi Surat Edaran Poligami Porsi Perempuan di Legislatif Harus Lebih Besar di 2019

"Dengan banyak yang masuk, banyak juga yang bersuara untuk melindungi perempuan dan anak," ujar Yohana di Jakarta, Kamis (27/8).


Dia menilai, saat ini kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah dalam tahap darurat. Sementara, keterwakilan perempuan di parlemen, selaku pembuat regulasi masih sangat rendah.

Hasil pemilu legislatif 2014 lalu,persentase keterwakilan perempuan di DPR 17,3 persen dan DPD 25,76 persen. Persentase tersebut dinilai mengalami penurunaan. Alasannya, pada Pemilu legislatif 2009 lalu, keterwakilan perempuan di DPR ada di angka 18,2 persen dan DPD 27 persen.

"Itu masih belum cukup untuk sampaikan aspirasi dan pengambilan keputusan," katanya.

Dengan kondisi seperti itu, Yohana berharap keterwakilan perempuan di Pileg 2019 bisa mencapai hingga 30 persen, seiring dengan grand design yang tengah disusun dengan memperhatikan perbedaan antara di tingkat nasional dan daerah.

Pusat Kajian Politik-Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia mencatat, saat ini dari 560 anggota DPR RI hanya 97 orang dari kaum wanita. Sementara itu, dari 132 anggota DPD RI saat ini hanya 34 yang perempuan.

Untuk DPRD Provinsi, ada 336 anggota perempuan dari 2112 total anggota. Sedangkan, dari 459 DPRD Kabupaten/ Kota sebanyak 2303 anggota perempuan dari 16605 anggota. (meg/meg)