Masa Transisi, Alasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Eka Sastra menyebutkan ada lima alasan yang disebutkan oleh pemerintah menjadi penyebab penyerapan anggaran di daerah sangat rendah.

Lima poin tersebut pun digunakan pemerintah sebagai alasan mengapa penyerapan anggaran tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Pilihan Redaksi Serapan Anggaran Hibah dan Bansos Jakarta Paling Besar DPRD DKI Minta Pemprov Perbaiki Sistem Pengadaan TransJakarta Pejabat Jakarta Diimbau Tak Takut Gunakan Anggaran Ahok Sebut Penyerapan DKI Rendah karena Tak Ada Celah Mencuri

"Poin utamanya adalah karena tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan, selanjutnya ada masalah nomenklatur yang juga mengalami perubahan," kata Eka saat ditemui di sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (29/8).

Sebagai catatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 merupakan transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan Joko Widodo. Sementara perubahan nomenklatur disebabkan keputusan pemerintah untuk membongkar-pasang kementerian.

Poin selanjutnya yang menjadi alasan adalah tertundanya program-program yang dibuat oleh lembaga terkait. Hal tersebut pun dipengaruhi oleh persoalan pemilihan pejabat eselon di sana. "Akhirnya semua berakhir pada permasalahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)," kata Eka.

Dengan alasan-alasan tersebut, Eka masih memaklumi adanya keterlambatan atau rendahnya penyerapan anggaran. Namun, dia menegaskan, kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.

"Kami berharap ke depan tak ada lagi alasan karena sudah tak ada transisi," katanya.

Terkait dengan waktu yang semakin mepet bagi pemerintah untuk menyerap anggaran, Eka mengatakan bahwa jangan sampai pemerintah memaksakan diri. Apalagi, target yang dicanangkan pemerintah adalah 90 persen anggaran berhasil diserap.

Sebagai anggota DPR, Eka pun akan menekan agar pemerintah bisa lebih efektif dalam menyerap anggaran hingga anggaran bisa diserap dengan cepat dan kualitasnya juga sesuai target. "Karena jika dipaksakan bisa berakibat pada penumpukan anggaran yang akhirnya menjadi tidak efektif," ujar Eka. (tyo)