JK Soal Demo Buruh: Belum Waktu-nya Bicara Kenaikan Upah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui kondisi melambatnya ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat realisasi kenaikan upah bagi buruh.

"Dalam keadaan begini jangankan kenaikan upah, sekarang orang bisa di-PHK-kan. Belum waktu-nya untuk bicarakan kenaikan upah," kata JK sebelum meninggalkan kantornya, Jakarta, Selasa (1/9).  (Lihat Juga: Buruh Kembali Kepung Jakarta)

Pilihan Redaksi Ahok: Pendemo yang Merusak Akan Kami Gugat Ekonomi Melambat, Buruh Bergerak Menentang PHK Ratusan Buruh di Kabupaten Bandung Terancam PHK Demo Buruh di 10 Bulan Jokowi

JK menjelaskan saat ini ekonomi tanah air tengah melambat dan hal ini diyakini sebagai salah satu dampak dari pelemahan ekonomi global. Oleh karena itu, JK mengatakan dibutuhkan kerja keras agar kedua pihak saling menguntungkan. (Lihat Juga: Demo Buruh di 10 Bulan Jokowi)

"Masalah ini masalah kita semua, masalah tuntutan ekonomi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama bahwa kerja efisien dan tingkatkan produktivitas," katanya. (Lihat Juga: Pemerintah Diminta Tak Anggap Enteng Kedatangan Pekerja Asing)

Hari Selasa ini puluhan buruh dari berbagai elemen buruh turun ke jalan. Para buruh berasal dari 20 daerah diantaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Untuk mengamankan aksi ribuan buruh ini, sebanyak 8.542 personel Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri akan bersiaga menjaga aksi massa tersebut.

‎Dalam aksinya kali ini, buruh menuntut soal kebijakan tenaga kerja asing yang dirasa saat ini pemerintah dinilai tak berpihak pada pekerja lokal yang kemudian berdampak pada PHK.

Selain itu, para buruh juga masih memperjuangkan isu-isu lama dari mulai upah layak, sistem alih daya, hingga jaminan kesehatan.

Sebagai informasi, hingga bulan Juli 2015, izin bagi para Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan sebanyak 54.953 izin. Sepuluh besar negara yang mengajukan izin TKA adalah China, Jepang, Korsel, India, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Australia, Filipina, dan Inggris. (utd)