Apa Konsesi Bergabungnya PAN ke Pemerintah Jokowi?
Helmi Firdaus | CNN Indonesia
Rabu, 02 Sep 2015 14:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bergabungnya PAN dengan pemerintah cukup mengejutkan. Usai Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum PAN yang baru, dia menyatakan PAN masih akan berada di luar pemerintahan. Amien Rais, pendiri dan tokoh utama PAN juga menyatakan hal serupa.
Tapi, inilah politik Indonesia. Tanpa intensitas isu yang cukup tinggi soal pergeseran lanskap koalisi Indonesia, tiba-tiba PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah pada Rabu (2/9). Bergabungnya PAN diumumkan di Istana Merdeka oleh para petinggi PAN dan Presiden Jokowi.
Isu bahwa PAN akan bergabung ke pemerintah sebenarnya berhembus dari luar partainya dan tidak cukup kencang. Isu bahwa PAN akan loncat pagar disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy, Aunur Rofiq saat reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK, pada 12 Agustus 2015 lalu.
"Kemungkinan besar ada pendatang baru dari partai di luar Koalisi Indonesia Hebat," ujar Rofiq saat itu. Rofiq menyatakan bahwa PAN akan bergabung dengan pemerintah dan itu akan jadi kejutan di reshuffle.
Isu PAN bergabung ke pemerintah menjadi sumir karena dua hal. Pertama, itu disampaikan oleh petinggi partai lain. Kedua, para petinggi PAN juga mengaku belum pernah diajak Jokowi untuk membahas soal reshuffle.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan PAN belum diajak bicara dengan Presiden Jokowi mengenai reshuffle. Ia pun membantah adanya kader PAN masuk untuk menggantikan posisi menteri yang kabarnya akan direshuffle. Dan ucapan itu benar. Dalam reshuffle pertama itu, tidak ada satu pun kader PAN atau orang-orang profesional yang dekat dengan PAN masuk dalam menteri baru Jokowi.
Tetapi, usai reshuffle dilakukan, banyak pihak yang tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Jokowi. Publik menyatakan bahwa seharusnya menteri bidang yang direshuffle, bukan menteri koordinator. PAN menjadi salah satu bagian yang menyatakan tidak cukup puas dengan reshuffle Jokowi.
Isu kemudian berkembang bahwa akan ada reshuffle tahap kedua yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK. Istana pun tidak memberikan tanggapan yang tegas atas isu reshuffle tahap dua ini. Istana hanya menyatakan bahwa Jokowi selalu melakukan penilaian atas kinerja para menterinya. Jika para menteri itu dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sudah pasti akan diganti.
Ketika isu reshuffle tahap II mereda, kondisi politik Indonesia relatif tidak banyak gerakan. Kondisi politik Indonesia lebih banyak berkutat di sekitar Istana, salah satunya soal siapa pengganti Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jawaban diberikan Jokowi hari ini dengan dilantiknya Teten Masduki.
Isu soal bakal bergabungnya PAN ke pemerintah juga dijawab Jokowi di hari yang sama dengan Kepala Staf Kepresidenan. Bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Soetrisno Bachir, Jokowi yang didampingi Ketua Umum Hanura, Wiranto menyambut gembira bergabungnya PAN ke pemerintah.
Jokowi menyatakan bergabungnya PAN akan membuat pemerintah makin efektif dan kuat, terutama untuk menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang terus melambat. Tapi, semua tahu, politik Indonesia bukanlah politik yang didasarkan atas ideologi. Politik Indonesia adalah soal saya mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Politik Indonesia adalah tidak ada makan siang gratis.
Di Indonesia, partai yang menjadi pendukung pemerintah itu pasti punya wakil di kabinet. Pasti itu. Fakta itu makin menguat sejak Reformasi 1998. Pertanyaannya kemudian, jika PAN bergabung dengan pemerintah, PAN mendapat apa? Pasalnya, saat resuffle pertama, tidak ada wakil PAN di Kabinet Kerja.
Besar kemungkinan, bakal ada perubahan lagi di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sebagai konsensi atas bergabungnya PAN. Entah dalam waktu kapan. Bisa jadi dalam enam bulan ke depan, di mana umumnya dilakukan evaluasi atas kerja menteri kabinet. Jadi Jokowi punya kilah bahwa pergantian menteri bukan urusan bagi-bagi kekuasaan, tapi urusan kinerja.
Saat pengumuman PAN bergabung dengan pemerintah, isu lain segera berkembang. PAN disebutkan akan mendapatkan Menteri Koperasi dan UKM yang saat ini dipegang oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kader PDIP. PAN juga meminta ada yang masuk ke Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Masih belum pasti apa konsesi buat PAN untuk bergabung dengan pemerintah. Jika nanti Jokowi mengumumkan reshuffle kedua dan PAN masuk di dalamnya, itu hanya memperkuat apa yang ada di politik Indonesia. Tidak ada makan siang gratis. (hel/hel)
Tapi, inilah politik Indonesia. Tanpa intensitas isu yang cukup tinggi soal pergeseran lanskap koalisi Indonesia, tiba-tiba PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah pada Rabu (2/9). Bergabungnya PAN diumumkan di Istana Merdeka oleh para petinggi PAN dan Presiden Jokowi.
Isu bahwa PAN akan bergabung ke pemerintah sebenarnya berhembus dari luar partainya dan tidak cukup kencang. Isu bahwa PAN akan loncat pagar disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy, Aunur Rofiq saat reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK, pada 12 Agustus 2015 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tetapi, usai reshuffle dilakukan, banyak pihak yang tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Jokowi. Publik menyatakan bahwa seharusnya menteri bidang yang direshuffle, bukan menteri koordinator. PAN menjadi salah satu bagian yang menyatakan tidak cukup puas dengan reshuffle Jokowi.
Isu kemudian berkembang bahwa akan ada reshuffle tahap kedua yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK. Istana pun tidak memberikan tanggapan yang tegas atas isu reshuffle tahap dua ini. Istana hanya menyatakan bahwa Jokowi selalu melakukan penilaian atas kinerja para menterinya. Jika para menteri itu dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sudah pasti akan diganti.
Ketika isu reshuffle tahap II mereda, kondisi politik Indonesia relatif tidak banyak gerakan. Kondisi politik Indonesia lebih banyak berkutat di sekitar Istana, salah satunya soal siapa pengganti Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jawaban diberikan Jokowi hari ini dengan dilantiknya Teten Masduki.
Isu soal bakal bergabungnya PAN ke pemerintah juga dijawab Jokowi di hari yang sama dengan Kepala Staf Kepresidenan. Bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Soetrisno Bachir, Jokowi yang didampingi Ketua Umum Hanura, Wiranto menyambut gembira bergabungnya PAN ke pemerintah.
Jokowi menyatakan bergabungnya PAN akan membuat pemerintah makin efektif dan kuat, terutama untuk menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang terus melambat. Tapi, semua tahu, politik Indonesia bukanlah politik yang didasarkan atas ideologi. Politik Indonesia adalah soal saya mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Politik Indonesia adalah tidak ada makan siang gratis.
Di Indonesia, partai yang menjadi pendukung pemerintah itu pasti punya wakil di kabinet. Pasti itu. Fakta itu makin menguat sejak Reformasi 1998. Pertanyaannya kemudian, jika PAN bergabung dengan pemerintah, PAN mendapat apa? Pasalnya, saat resuffle pertama, tidak ada wakil PAN di Kabinet Kerja.
Besar kemungkinan, bakal ada perubahan lagi di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sebagai konsensi atas bergabungnya PAN. Entah dalam waktu kapan. Bisa jadi dalam enam bulan ke depan, di mana umumnya dilakukan evaluasi atas kerja menteri kabinet. Jadi Jokowi punya kilah bahwa pergantian menteri bukan urusan bagi-bagi kekuasaan, tapi urusan kinerja.
Saat pengumuman PAN bergabung dengan pemerintah, isu lain segera berkembang. PAN disebutkan akan mendapatkan Menteri Koperasi dan UKM yang saat ini dipegang oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kader PDIP. PAN juga meminta ada yang masuk ke Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Masih belum pasti apa konsesi buat PAN untuk bergabung dengan pemerintah. Jika nanti Jokowi mengumumkan reshuffle kedua dan PAN masuk di dalamnya, itu hanya memperkuat apa yang ada di politik Indonesia. Tidak ada makan siang gratis. (hel/hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK