DPR Soroti Masuknya Relawan Jokowi Sebagai Calon Dubes

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti 33 nama calon duta besar rujukan pemerintah yang telah diserahkan kepada DPR untuk dimintai catatan rekomendasi bersifat masukan.

Deretan nama calon duta besar itu menjadi sorotan publik lantaran sebagian diantaranya pernah tergabung sebagai tim sukses pemenangan Joko Widodo di ajang Pemilihan Presiden 2014.

Masuknya sejumlah nama Relawan Jokowi itu dikhawatirkan menuai kritik yang menjurus pada anggapan adanya kepentingan di balik penunjukan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pemerintah tidak asal menunjuk pejabat yang bakal menjadi representasi negara di luar negeri. (Lihat Juga: PDIP Tak Masalah Dubes dari Partai Politik)

Pilihan Redaksi Tak Produktif Hasilkan Undang-Undang, Baleg Salahkan MD3 Refleksi Inaugurasi ke-70, DPR Sibuk Urus Gedung dan Kasus Prolegnas 2015 Mandek, DPR Kewalahan Rampungkan RUU Prioritas Agung Minta DPR Beri Kado untuk Rakyat Pembatalan Gedung Baru

"Jangan sampai penunjukan calon Dubes ini jadi ajang politik balas budi. Kalau tidak diikuti kapasitas, jangan sampai hal ini jadi memalukan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).

Menurut Fadli, penunjukan calon Dubes seharusnya turut mempertimbangkan proporsi kelayakan. Semisal, kata Fadli, kuota pejabat lebih mengedepankan dominasi kalangan profesional karier ketimbang kalangan relawan. (Lihat Juga: Istana Paparkan Alasan Rekrut Politisi Koalisi Jadi Dubes)

Hal senada diutarakan kolega Fadli yang juga duduk menjabat sebagai pimpinan DPR, Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pengajuan calon Dubes seharusnya betul-betul mempertimbangkan kriteria yang berdasar pada kepentingan negara. (Lihat Juga: Jokowi Terima Tujuh Dubes Baru Negara Sahabat)

"Presiden boleh memberikan apresiasi kepada tim suksesnya. Tapi kami juga jangan mengabaikan kenyataan bahwa tugas Dubes saat ini semakin penting," kata Fahri.

Terlebih, kata Fahri, Dubes saat ini telah menyandang predikat tambahan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP). Dengan kata lain, peranan Dubes berkuasa penuh dalam mengelola kepentingan negara di dunia Internasional.

Para calon Dubes pilihan Jokowi itu nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Namun, hingga kini pihak Komisi I DPR mengaku belum mengagendakan jadwal uji kelayakan.

"Belum diputuskan. Ini baru list nama karena sebelum fit and proper test maka kami harus tahu profilnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Berikut deretan calon dubes yang telah diajukan pemerintah kepada DPR

1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab

2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair

3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak

4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan

5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand

6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa

7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir

8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela

9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal

10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW

11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar

12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam

13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba

14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia

15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan

16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark

17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia

18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique

19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia

20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman

21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya

22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama

23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB

24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador

25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi

26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina

27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura

28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria

29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia

30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran

31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican

32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia (utd)