Keputusan Gabung Jokowi Picu Perbedaan Pendapat di PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Agung Mozin mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan Joko Widodo adalah pernyataan dan sikap pribadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Berada di KMP adalah keputusan Rakernas dan ditegaskan dalam kongres. Termasuk pernyataan Pak Amien Rais dalam setiap kesempatan," ujar Agung, Rabu (2/9).

Oleh sebab itu, Agung mengatakan daerah menolak sikap DPP yang secara sepihak memutuskan untuk masuk ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia mengingatkan daerah juga pemilik kedaulatan partai berlambang matahari terbit. (Baca juga: Apa Konsesi Bergabungnya PAN ke Pemerintah Jokowi?)

Pilihan Redaksi PPP Sebut PAN Sudah Lama Dekat dengan Jokowi PAN Gabung Jokowi, PKS Sebut Tak Ada Lagi Politik Dua Kaki PAN Sebut Akan Ada Pembahasan Lebih Teknis dengan Presiden Pemerintahan Jokowi Raup Keuntungan dari PAN

Bahkan, Agung mengatakan keputusan DPP untuk berpindah koalisi harus diputuskan melalui mekanisme yang sama seperti saat memutuskan untuk tetap bergabung dalam KMP.

"Keputusan Rakernas harus dibatalkan dengan Rakernas," ucapnya. (Baca juga: PAN Menyeberang ke Jokowi Tak Pamit Koalisi Prabowo)

Sementara itu, Politikus PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dewan pimpinan pusat memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menentukan arah koalisi di pusat. Viva mengatakan daerah memiliki kewenangan dalam menentukan koalisi di daerah.

Ia bahkan mengatakan hal tersebut termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAN. "Keputusan DPP telah dikonsultasikan ke MPP DPP PAN dan Dewan Kehormatan PAN," ujar Viva. (Baca juga: PAN Jadi Darah Segar Koalisi Jokowi)

Diketahui, siang tadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan PAN sepakat dan bulat untuk bergabung dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya di Istana Merdeka dan didampingi Sekretaris Jenderal PAN Edddy Soeparno dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Soetrisno Bachir. (hel)