“Adanya biaya itu menimbulkan pertanyaan, sebab secara faktual, banyak pidato Ahok tak menggunakan naskah,” kata Bestari saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (9/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menjawab di luar pertemuan kepada media soal ke mana anggaran publik itu dihabiskan. Menurut mereka, anggaran biaya pembuatan naskah pidato Ahok -sapaan akrab dari Gubernur Basuki- digunakan untuk menggaji pekerja hari lepas.
ADVERTISEMENT
Rencananya, DPRD bakal merekomendasikan pencoretan mata anggaran yang dinilainya tak rasional ini. Bukan hanya satu, menurutnya, masih banyak mata anggaran yang perlu ditinjau ulang. “Kami berencana untuk meminta komisi-komisi lebih teliti melakukan pembahasan,” katanya. (Baca juga: Copot PNS Payah, Ahok Janjikan Pelayanan Publik Lebih Baik)
Saat ini Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi sedang melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016. (sip)