Jokowi Janjikan Beasiswa dan Keberpihakan Produk Dalam Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Makan siang Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan dengan 23 rektor dari perguruan tinggi se-Indonesia, Kamis (10/9) menjadi "ajang curhat." Rektor menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi akademisi di pelosok negeri.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia, Harry Suharyanto misalnya, mengeluuh soal keleluasaan pengelolaan fasilitas kampus PTN. Tak hanya itu, Harry juga menyampaikan harapan soal Bidikmisi untuk mahasiswa tak mampu.

Kata Harry, para rektor ingin pemerintah mempertahankan atau bahkan meningkatkan alokasi bantuan pendidikan Bidikmisi itu.

"Jangan sampai hanya karena untuk kebutuhan infrastruktur, alokasi Bidikmisi jadi dikurangi. Begitu juga bantuan operasional PTN. Diharapkan bisa dipertahankan sama dengan tahun lalu, syukur ditambah," ujar Harry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Lihat juga: Makan Siang dengan 23 Rektor, Jokowi Jelaskan Kondisi Ekonomi

Harry menjelaskan, beasiswa Bidikmisi tahun ini diberikan kepada 50 ribu mahasiswa kurang mampu. Ia berharap pemerintah menambah alokasi hingga 10 ribu orang untuk beasiswa Bidikmisi selanjutnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati meminta dukungan pemerintah agar memfasilitasi produk-produk dalam negeri, khususnya hasil karya mahasiswa.

Dwikorita menuturkan, universitas membutuhkan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi hasil-hasil riset untuk menguatkan teknologi. Menurut dia, saat ini Indonesia masih impor teknologi alat kesehatan, informasi teknologi, manufaktur, dan sebagainya. Padahal sebenarnya anak bangsa sendiri bisa melakukannya.

Pilihan Redaksi Atasi Kebakaran Hutan, Jokowi Siap Kirim Prajurit Tambahan Sambil Bagi Sembako di Tebet, Jokowi Cari Tahu Keluhan Warga Kantor Kementerian ESDM Dijaga Ketat Setelah Penembakan

"Pemerintah kebijakannya belum memfasilitasi produk-produk sendiri. Jadi kalau ada produk dalam negeri dan luar negeri, yang dipilih yang dari luar, tapi kita tidak diberi kemudahan agar bisa bersaing," kata dia kepada CNN Indonesia.

Dwikorita memberi contoh, ketika mahasiswa UGM menghasilkan ring jantung. Ia menyebutkan, pada saat itu pihak universitas berharap ring jantung buatan mereka bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, di saat yang sama Singapura juga memproduksi ring jantung yang lebih canggih.

"Ya yang dipilih Singapura, bukan Indonesia."

Pernah memang karya anak bangsa dihargai. Contohnya saat mahasiswa UGM menghasilkan produk teknologi kebencanaan pada 2007 silam. Teknologi itu tampilannya kalah cantik dibanding buatan Jepang, namun fungsinya lebih pas untuk Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kala itu, Syamsul Maarif, memutuskan tetap menggunakan produk dalam negeri. Padahal membeli milik asing mungkin lebih menguntungkan. Sayangnya, tidak semua kementerian bersikap sama.

Dwikorita berkata, Presiden mendukung gagasannya itu. Bahkan, Jokowi memandang perlu ada insentif untuk pengusaha atau industri yang memberi fasilitas ke riset dalam negeri atau perguruan tinggi, agar kualitas penelitian meningkat.

"Supaya kita itu tidak usah impor lagi, jadi bisa kita ekspor. Kita ini kan sudah ekspor produk pendeteksi bencana ke Myanmar, Vietnam juga minta. Jadi kalau ada kejadian lain, kita bisa bantu intelektual, bukan bantu Supermie," ujar dia.

Ia pun bermimpi perguruan tinggi bisa bekerjasama dengan industri untuk menangani bidang riset dan pengembangan. "Kalau kerjasama dengan industri kan hasilnya lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Kalau hanya perguruan tinggi sendiri kan mungkin kurang relevan. Perguruan tinggi sebagai R and D, industri yang memproses," ujar Dwikora lagi.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, selain apa yang disampaikan Harry dan Dwikorita, masih ada beberapa poin penting hasil pertemuan Jokowi dan para rektor itu. Semuanya ditanggapi positif oleh Jokowi.

"Di samping menyampaikan komitmen untuk memberi bantuan kepada mahasiswa tidak mampu, Presiden juga meminta para rektor untuk terus memberikan masukan, baik secara langsung maupun melalui Menteri Sekretaris Negara," kata Ari menjelaskan. (rsa/rsa)