Koalisi Jokowi Perkirakan PAN Dapat Jatah Menteri Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo memperkirakan Partai Amanat Nasional akan mendapat jatah menteri bidang ekonomi. Prediksi itu muncul karena partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut memiliki banyak kader yang berkompeten di bidang ekonomi.

"Dalam sejarahnya, PAN itu memiliki banyak ekonom dan pemikir, baik praktisi maupun teoritisi," kata Dossy kepada CNN Indonesia. (Baca juga: Jokowi Sebut PAN Sodorkan Nama Pengurus KEIN)

Soal menteri dan kabinet, ujar Dossy, memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun secara pribadi, Dossy menilai PAN layak duduk di kabinet untuk memperkuat stabilitas politik dan mengembalikan situasi ekonomi nasional yang sedang terpuruk. (Baca juga: Wasekjen PKB Yakin PAN Akan Diberi Menteri Sebagai Tanda Jadi)

Pilihan Redaksi Dapat Kursi Menteri atau Tidak, PAN Tak Ambil Pusing Wawancara Eksklusif dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan: Presiden Jokowi Senang PAN Merapat (3) Zulkifli Hasan: Saya dan Hatta Rajasa Tak Bisa Dipisahkan (2)

Dossy pun yakin Presiden memiliki niat baik walau PAN tidak sejak semula mendukung Jokowi-JK, pun meski tak ada kesepakatan awal bahwa partai-partai politik pengusung dan pendukung Jokowi akan mendapat jatah menteri di kabinet.

Jika PAN diberi kursi menteri, Dossy menganggapnya sebagai bentuk penghargaan dari Jokowi. "Tentu Presiden mengedepankan fatsun politik. Kalau dia didukung dalam menjalankan kekuasaan negara, kekuasaan politik, tentu harus memberi penghargaan kepada pendukungnya," ujar legislator DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.

Ia menyatakan terbuka menerima PAN di pemerintahan, namun tak ingin kursi menteri yang didapat PAN nantinya menggeser jatah yang telah dimiliki Hanura. Namun, kata Dossy, Hanura tak keberatan menterinya digeser untuk PAN asalkan Hanura diberi kursi baru.

Dossy yakin jika ada perombakan kabinet lagi, maka Presiden Jokowi hanya akan menukar jabatan, bukan menghilangkan jatah partai di kabinet.

"Sebab kalau kemudian Hanura dipinggirkan, ini akan menjadi persoalan baru," ujar Dossy.

Kamis pekan lalu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir menemui Jokowi di Istana Kepresidenan. Kedatangan Soetrisno itu tak terjadwal dalam agenda Presiden Jokowi. Mereka membahas soal pembentukan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sebagai ganti Komite Ekonomi Nasional (KEN) di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berkembang pula isu PAN akan mendapat jatah kursi Ketua KEIN dan satu kursi menteri. (Baca: Apa Konsesi Bergabungnya PAN ke Pemerintah Jokowi?)

PDIP serahkan ke Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyerahkan keputusan soal kabinet menyusul bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah, kepada Jokowi.

"Apakah dengan dukungan PAN itu berimplikasi pada perubahan susunan kementerian dengan masuknya (menteri asal) PAN ke kabinet, kami serahkan ke Presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto yakin dukungan PAN terhadap pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan negara ketimbang soal jatah menteri. Bergabungnya PAN, ujar Hasto, merupakan upaya membangun konsolidasi dan meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah pun kini mendapat tambahan dukungan di DPR.

"Pada prinsipnya, pemerintahan yang mendapat dukungan kuat dari rakyat, akan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan jika didukung oleh kekuatan di DPR," kata Hasto.

Namun, ujarnya, sekarang tak relevan lagi bicara soal koalisi di DPR. Yang penting, kata Hasto, partai yang mendukung atau di luar pemerintahan saat ini bisa saling mengisi peran dengan melakukan checks and balances demi membangun tradisi demokrasi yang sehat. (hel/agk)