Darurat Asap, Kemenkes Imbau Warga Riau Batasi Keluar Rumah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Riau meningkat sepuluh persen dari bulan Agustus akibat terus memburuknya standar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus ISPA di Riau menembus angka 8.000 kasus per September dengan jumlah penderita mayoritas adalah anak-anak. 

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan berdasarkan pengamatan Kemenkes dari waktu ke waktu asap makin pekat di Riau, dengan ISPU diatas 200 ppm.

Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan prioritas untuk melindungi kelompok rentan dan mengimbau agar warga meminimalisir frekuensi ke luar dari rumah. (Baca Juga FOKUS Derita Warga Dikepung Kabut Asap)

Pilihan Redaksi Kabut Asap Ancam GP Singapura Riau Darurat Asap, Indeks Pencemaran di Atas Level Berbahaya Bareskrim Incar Tiga Perusahaan Pembakar Hutan Parah, Kabut Asap Masuk Ruang Perawatan RS dan Rumah Warga

"Kalau tak perlu keluar rumah sebaiknya warga Riau tak perlu keluar rumah. Kalau perlu banget ya gunakan masker," kata Achmad saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (14/9). (Lihat Juga: Parah, Kabut Asap Masuk Ruang Perawatan RS dan Rumah Warga)

Untuk melindungi kelompok rentan, Achmad mengatakan telah meminta pemerintah daerah untuk meliburkan anak-anak sekolah, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak hingga kuliah agar tidak keseringan berada di luar rumah. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status Darurat Asap. Alasannya, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di ibu kota Riau, Pekanbaru, menyentuh angka 984.

Akibat telah ditetapkan sebagai Darurat Asap, Achmad mengatakan pemerintah pusat, melalui dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bisa menyalurkan bantuan ke daerah. (Baca Juga: Diliburkan, Siswa di Jambi Diminta Salat Minta Hujan)

Dana tersebut, kata Achmad, sebagian dipakai untuk biaya pengobatan dampak kabut asap dan kebakaran hutan di pusat kesehatan masyarakat di provinsi-provinsi yang mengalami kebakaran hutan. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah daerah yang harus dilakukan saat kondisi tanggap darurat, yakni beban operasional penanggulangan disandarkan pada dana siap pakai. 

"Mereka yang tidak mampu dan sakit akibat asap akan bebas biaya," kata Achmad. "Kami juga telah menginstruksikan puskesmas untuk siaga 24 jam."

Hari ini juga, ujarnya, BNPB telah membagikan sebanyak 1,5 juta masker di enam provinsi rentan kebakaran hutan dan bencana asap. Khusus untuk Riau sendiri, pemerintah sudah mengalokasikan 250 ribu masker bagi warganya. Kemenkes mencatat saat ini persediaan masker di dinas-dinas kesehatan di Riau hanya tinggal 10 ribu buah. 

"Masker ini akan memadai hingga dua minggu ke depan. Namun, ini hanya strategi di tataran hilir. Pada tahap hulu, seperti penyebab asap, juga harus diperhatikan," kata Achmad. 

Sebelumnya, pemerintah akhirnya menetapkan status darurat asap di Provinsi Riau, Senin (14/9). Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di ibu kota Riau, Pekanbaru, menyentuh angka 984. Angka itu bahkan di atas level tertinggi ISPU, yakni berbahaya, yang berada di kisaran 300-500.

“Pagi tadi saya sudah berbicara dengan Gubernur dan jajaran Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Riau. Hari ini Provinsi Riau dinyatakan darurat asap. Gubernur Riau sudah membuka posko-posko kesehatan di tengah masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulis yang diterima media.

Selain Pekanbaru, ISPU di beberapa provinsi juga memburuk.  Data dari BNPB menunjukan ISPU di Siak tercatat 467 psi atau berbahaya, Dumai 464 psi atau berbahaya, Palembang 550 psi atau berbahaya, Pontianak 307 psi atau sangat tidak sehat dan Banjarbaru 449 psi atau sangat tidak sehat. 

 

(utd)