Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua membantah pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang menyatakan kelompok penyandera dua Warga Negara Indonesia (WNI) berafiliasi dengan kelompok yang sering menyuarakan tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Kelompok penyandera disebut aktivis murni berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Koordinator jaringan monitoring HAM di Pegunungan Tengah Papua, Pater Jhon Donga, mengatakan kelompok penyandera selama ini bergerak di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini.
(Baca Juga FOKUS Dua Warga Tersandera di Perbatasan Papua)"Bagi kami pernyataan (Menlu) ini tidak pas, tidak cocok dan tidak benar. Saya tidak menemukan indikasi atau tanda-tanda kalau kelompok penyandera berafiliasi dengan jaringan yang menyuarakan HAM," kata Pater saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (18/9).
(Lihat Juga: Menlu: Penyandera Berafiliasi dengan Kelompok Pengkritik HAM)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini dua WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata selama sepekan di Papua Nugini telah bebas. Mereka sudah diserahterimakan oleh tim dari Papua Nugini kepada Konsul Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini.
Retno menyebut pemerintah RI akan mendalami siapa yang bertanggung jawab atas insiden penyanderaan dua karyawan perusahaan penebang kayu di perbatasan Papua tersebut. "Info sementara, pelaku ialah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok yang sering menyuarakan tuduhan pelanggaran HAM di Papua," kata Retno di Kantor Kemlu, Jumat.
(Baca Juga: Jeffrey OPM Hubungi Kapolda Papua, Bantah Sandera WNI)
Lebih jauh, Pater mengatakan Kamis pekan lalu telah menemui Komandan OPM Perbatasan Papua, Lambert Pekikir, dan menanyakan perihal penyanderaan tersebut. Namun Lambert membantah penyandera berasal dari kelompok OPM yang sama dengannya.
"Jadi, ternyata dia tidak tahu. Ini ada kelompok lain yang juga kelompok pejuang Papua merdeka. Namun di bawah pimpinan siapa, saya tidak tahu," kata Pater.
Dugaan Persaingan BisnisPater juga telah berbicara dengan masyarakat yang ada di sekitar perbatasan Papua. Dia mendapat informasi bahwa aksi penyanderaan kemungkinan tidak berkaitan dengan politik. Aksi tersebut disebut berhubungan dengan persaingan bisnis kayu di perbatasan Papua.
"Ada cerita dari narasumber lain di kampung sini kalau ada persaingan bisnis kayu. Menurut mereka ini tidak ada kaitannya dengan persoalan politik," katanya. "Kami minta lacak keterangan dari berbagai teman di perbatasan. Mereka menyebut bisa jadi kemungkinan itu."
Pater mengatakan dari informasi beberapa teman di Jayapura dan perbatasan, kelompok ini merupakan kelompok anak buah dari almarhum Mathias yang merupakan Komandan Operasi Wilayah Perbatasan.
"Namun, pemerintah masih harus menyelidiki dengan tepat apakah murni (penyanderaan) karena bisnis atau ternyata ada campuran dengan politik juga," ujar Pater.
Sebelumnya,
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan dua warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perbatasan Papua, saat ini telah bebas.“Dua WNI telah dapat dibebaskan dan sudah diserahterimakan oleh tim dari Papua Nugini kepada Konsul Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini,” kata Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat. (utd)