Fraksi PAN: Tak Tepat Sekarang Bahas Kenaikan Tunjangan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Mulfachri Harahap mengatakan kenaikan tunjangan anggota dewan merupakan hal yang tidak tepat dibahas saat kondisi ekonomi sedang sulit.

"Saya kira tidak tepat, di mana disaat kondisi ekonomi sedang sulit dan masyarakat kebanyakan mengalami tekanan," kata Mulfachri, Jumat (18/9).

Wakil Ketua Komisi III itu menilai dengan kenaikan tunjangan ini, anggota dewan seolah menunjukan sikap yang tidak berempati dengan kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya, keputusan kenaikan tunjangan ini dalam tataran wacana saja sudah tidak tepat, apalagi jika nanti dilaksanakan.

Pilihan Redaksi Pimpinan DPR Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan Gerindra: Revisi Surat Persetujuan Menkeu Soal Tunjangan DPR Fraksi-fraksi Siap Debatkan Kenaikan Tunjangan DPR di Banggar FITRA Desak Menkeu Patuhi Perintah Jokowi soal Tunjangan DPR

Mulfachri menyebut mengetahui perihal kenaikan tunjangan anggota dewan dari media. Mulfahri juga mengaku tidak mengetahui siapa yang menjadi inisiator kenaikan tunjangan ini. Namun, ia menyebut masih terbuka kemungkinan jika keputusan itu bisa digugurkan atau dibatalkan dalam proses pembahasan anggaran.

Meski demikian, Mulfachri tidak secara tegas mengatakan bahwa Fraksi PAN menolak terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan. Dia hanya menyebut kondisi saat ini tidak tepat jika membicarakan hal tersebut.

"Bukan menolak, jangan bicara menolak. Saya menganggap tidak patut, tidak tepat membicarakannya sekarang," ucap Mulfahri.

Kenaikan tunjangan anggota dewan, disebut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate sebagai usulan dari Sekretariat Jenderal DPR. Namun, hal ini dibantah langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti yang mengatakan usulan tersebut muncul dari beberapa rapat sekretariat jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Kalau ditanya inisiatornya, kami enggak tahu kan sahut menyaut dalam rapat," ucap Win, Kamis (17/9).

Sedangkan Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah mengklaim kenaikan tunjangan anggota dewan sudah lama diajukan dan disepakati, termasuk partainya PPP.

Ia enggan menyebutkan siapa yang pertama kali mengusulkan kenaikan tunjangan. Sebab, baginya semua anggota pasti menginginkan ada kenaikan tunjangan. (hel)