Praktino: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Presiden Tak Diutamakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan gaji dan tunjangan bagi Presiden dan Wakil Presiden bukan jadi prioritas pemerintah saat ini. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hal tersebut terkait dengan kondisi perekonomian saat ini yang sedang turun.

Pratikno mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden sudah diwacanakan sejak tahun lalu. Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara saat itu melaontarkan wacana tersebut.

Pilihan Redaksi Fraksi PDIP Minta Pencairan Kenaikan Tunjangan Dibekukan Dimyati Sindir yang Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Pencitraan Rencana Kenaikan Tunjangan DPR Dinilai Golkar Salah Waktu Fraksi PKB Tak Bersikap Soal Kenaikan Tunjangan DPR

"Namun saat itu tidak diambil keputusan. Sampai sekarang tidak ada arahan dari Presiden dan Wakil Presiden untuk tindak lanjuti hal ini," kata Pratikno saat rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9) malam.

Pratikno menggelar rapat dengan Komisi II DPR membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2016.

Sementara itu anggota Komisi II dari Partai Amanat Nasional Sukiman meminta pemerintah menegaskan soal rencana ini agar tak jadi bola liar.

"Kami pahami ini saatnya tidak tepat. Bagi saya keterbukaan harus disampaikan," kata Sukiman.

Rapat Komisi II dengan Mensesneg, juga turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Rambe Kamaruzaman.

Dalam kesempatan ini Pratikno menyampaikan rencana kerja dan pagu anggaran kementeriannya untuk tahun 2016 sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran tersebut untuk membiayai tiga program utama.

Jumlah anggaran ini naik dibandingkan anggaran tahun 2015 ini yang pagu indikatifnya sebesar Rp 2,064 triliun. (sur)