Istri Eks Petinggi Lekra Sesalkan Sikap Jokowi soal G30S

Jakarta, CNN Indonesia -- Istri mantan petinggi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Oey Hay Djoen, Jane Luyke, menyayangkan penolakan permintaan maaf Presiden Joko Widodo mewakili pemerintah RI atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Menurut Jane, permintaan maaf negara atas G30S sangat penting, terutama bagi keluarga dan korban G30S. Meski demikian Jane paham kesulitan Jokowi untuk sekadar minta maaf mewakili negara.

"Dia hati-hati dan tidak sembrono," kata Jane kepada CNN Indonesia di kediamannya.

Jane yang kini berusia 81 tahun mengatakan, Jokowi berhati-hati karena orang-orang di sekitarnya masih banyak yang tidak mendukung permintaan maaf tersebut.

Permintaan maaf menyangkut tragedi G30S yang sempat diklaim didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, menurut Jane, adalah peristiwa sangat sensitif. Itulah yang diyakini Jane membuat Jokowi tak mudah memutuskan untuk meminta maaf.

Namun meski tak sekarang, kata Jane, suatu saat nanti negara tetap harus minta maaf secara resmi atas G30S.

Lihat juga: Jokowi Tak Akan Minta Maaf kepada Korban Tragedi G30S

G30S ialah tragedi berdarah yang terjadi pada 30 September malam, di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa itu memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia.

Pilihan Redaksi Kisah Kuburan Massal Korban G30S di Semarang Tolak Minta Maaf ke Korban G30S, Pemerintah Jokowi Dikecam Projo: Jokowi Tak Pernah Janji Minta Maaf soal G30S Menko Luhut: Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi Korban G30S

Sementara Lekra merupakan organisasi yang kerap dihubungkan dengan Partai Komunis Indonesia. Meski tak memiliki hubungan langsung secara struktural, PKI dan Lekra dekat karena anggota Lekra banyak yang jadi angggota PKI.

Oleh karena kedekatan itu, mereka yang aktif di Lekra turut menjadi korban pasca-peristiwa G30S, baik ditahan ataupun dibunuh.

Oey Hay Djoen, suami Jane, adalah salah satu contohnya. Anggota Sekretariat Pusat Lekra ini pernah menjadi anggota DPR dari PKI. Ia ditangkap beberapa hari setelah peristiwa G30S dan dipenjara selama 14 tahun.

Oey ditahan tanpa diadili. Masa penahanan Oey paling lama di Pulau Buru, Maluku. Di sana Oey mendapat nomor 001. Bersama sastrawan Pramoedya Ananta Toer, Oey dibebaskan tahun 1979.

Jokowi menyampaikan ketiadaan niatnya untuk minta maaf soal G30S saat bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf (soal G30S), sudah terklarifikasi. Presiden tak akan membuat permintaan maaf," kata Haedar usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haedar, PP Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat mendukung penuh.

Lihat juga: Tolak Minta Maaf G30S, Jokowi Dibandingkan dengan Habibie

Meski pemerintah RI saat ini tak berniat minta maaf soal G30S, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengupayakan rekonsiliasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi berdarah tersebut. (agk)