Penyandang Tunarungu Desak Pemerintah Aplikasikan Bisindo

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) meminta pemerintah mengganti Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dengan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). Dengan SIBI para penyandang tunarungu sulit berkomunikasi karena bukan bahasa ibu mereka.

Peneliti Lembaga Bahasa Indonesia di Universitas Indonesia Pheter Angdika mengatakan, SIBI dikembangkan dari bahasa isyarat yang digagas pemerintah Amerika Serikat.

Pilihan Redaksi Dewi Yull Perjuangkan Hak Kaum Tunarungu lewat Film Penyandang Disabilitas Mencari Keramahan Transportasi Umum Pemerintah akan Bangun Pabrik Khusus Penyandang Disabilitas DPR Dituntut Percepat Pengesahan RUU Disabilitas

Namun sejak diimplementasikan pada tahun 1996, SIBI bukan membantu para penyandang tuli berkomunikasi, tapi justru membatasi hubungan sosial mereka.

"Kami sering salah memahami apa yang dikatakan lawan bicara kami," kata Pheter kepada CNN Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Pheter yang juga penyandang tuli ini, berbeda dengan SIBI yang mengharuskan penyandang tuli membaca gerak bibir lawan bicaranya, Bisindo lebih aplikatif karena mengedepankan visual dan ekspresi.

Bagi para penyandang tuli, Bisindo merupakan bahasa ibu mereka. Setiap penyandang tuli pun memiliki bahasa ibu yang otentik, serupa dengan bahasa daerah yang berkembang di setiap wilayah Indonesia.

Kepada CNN Indonesia, Pheter juga bicara menggunakan Bisindo. Ia terlihat ekspresif sehingga perbincangan berjalan lebih komunikatif dibandingkan saat menggunakan SIBI.

"Kami kuat secara visual, bukan di telinga. Bagi kami, mata adalah pengganti telinga sedangkan tangan merupakan pengganti mulut," ujarnya.

Adapun, upaya Gerkatin mendorong pemerintah mengakui Bisindo telah berlangsung sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu mereka mengumpulkan petisi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial.

Gerkatin berharap, Bisindo dapat digunakan di seluruh tingkat sekolah luar biasa. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan aksebilitas para penyandang tuli dengan menambah jumlah penerjemah serta memperluas pemahaman Bisindo di masyarakat luas. (sur)