KPU Soroti Anggaran Pilkada di Daerah dengan Calon Tunggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pasangan calon tunggal membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara harus memperhatikan aspek kecukupan anggaran pilkada di daerah dengan pasangan calon tunggal. Untuk itu, KPU akan membicarakan perihal kekurangan anggaran dengan pemerintah daerah dan pusat. 

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa saat ini anggaran pilkada di tiga daerah dengan calon tunggal, yakni Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara, masih dipegang oleh KPU daerah.

Lihat juga: Istana Dukung Putusan MK Soal Pilkada

Pilihan Redaksi Istana Dukung Putusan MK Soal Pilkada Putusan MK soal Pilkada Dianggap Tidak Solutif KPU Siap Jalankan Putusan MK Soal Pasangan Tunggal KPU Janji Bikin Peraturan Baru Soal Calon Tunggal Pilkada

Namun saat ditanya apakah anggaran tersebut cukup, Hadar enggan mengomentari lebih jauh.

"Saya tak tahu, belum tahu apakah cukup atau tidak. Kami akan mempelajari terlebih dahulu," kata Hadar saat ditemui di kantor KPU, Rabu (30/9).

Hadar mengakui saat pilkada di tiga tempat tersebut ditunda pelaksanaannya, anggaran pelaksanaannya memang belum cair sepenuhnya. Oleh sebab itu, seandainya ada kekurangan anggaran maka akan dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat.

"Makanya, kami juga butuh dukungan pemerintah pusat untuk memperlancar ini (penyediaan anggaran)," ujarnya.

Sebelumnya, MK menyatakan manifestasi kontestasi pilkada lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara "setuju atau "tidak setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihan.

Mekanisme tersebut akan menetapkan kepala daerah terpilih bila suara terbanyak adalah "setuju". Sedangkan, apabila pilihan "tidak setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.

Lihat juga: KPU Siap Jalankan Putusan MK Soal Pasangan Tunggal

MK menilai, mekanisme tersebut dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, bila nantinya pilkada harus dilaksanakan pada periode selanjutnya, pada dasarnya penundaan tersebut merupakan keputusan rakyat melalui pemberian suara "tidak setuju" tersebut.

Hadar mengungkapkan bahwa putusan MK tersebut tidak akan mengganggu rangkaian Pilkada 2015 yang sudah berjalan. Dia beralasan bahwa rangkaian pilkada di tiga daerah, Blitar, Tasiklamaya, dan Timor Tengah Utara memang belum berjalan lantaran sudah terlanjur ditunda.

"Pilkada untuk daerah yang tidak ada masalah pasangan calon memang sudah berjalan. Namun untuk daerah yang calonnya kurang dari dua, dan sudah kami tunda, akan diminta untuk membuka kembali dan menjalankan lagi," kata Hadar.

Pilkada di Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara ditunda lantaran pasangan calon yang mendaftarkan diri hanya berjumlah satu pasang. (utd)