Jokowi Tegaskan Tak Akan Minta Maaf soal G30S

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan meminta maaf kepada para korban Gerakan 30 September 1965.

"Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada ke arah itu," kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).

Lihat juga: Beredar Dugaan Surat Perintah Pemutaran Film G30S

Oleh sebab itu, ia membantah segala fitnah seperti undangan melalui pesan singkat yang disebar sejak kemarin malam. Undangan tersebut berisi tentang diadakannya reuni anggota keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) oleh Jokowi di Gelora Bung Karno, Senayan hari ini. Di situ juga disebutkan bahwa Presiden akan meminta maaf kepada keluarga PKI dan Gerwani.

"Sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk minta maaf, jadi kalau mau tanya, tanyakan ke yang nyebar-nyebarin. Jangan tanya ke saya," katanya.

Lihat juga: Jokowi Tak Akan Minta Maaf kepada Korban Tragedi G30S

Sepakat dengan kepala negara, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah tidak ada pikiran untuk meminta maaf kepada korban G30 S. Pemerintah saat ini bahkan tengah berupaya menentukan format rekonsiliasi yang dianggap paling pas agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Tapi tadi seperti dikatakan Presiden, tidak ada pikiran untuk minta maaf. Jami hanya melihat, seperti saya sudah berkali-kali dikatakan, menatap ke depan, jangan melihat ke belakang lagi," kata Luhut di tempat yang sama.

Sebelumnya soal keengganan minta maaf Jokowi ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir. Usai bertemu Jokowi, Haedar mengatakan jika secara tegas Jokowi tidak akan meminta maaf.

Haidar mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan mengapa Jokowi memutuskan untuk tidak meminta maaf. Namun ia yakin sang kepala negara berpegangan pada suatu prinsip.

Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haidar, PP Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat akan tetap memberikan dukungan penuh.
(sur)