Jokowi Minta Publik Waspada Hindari Peristiwa G30S Terulang

Resty Armenia, CNN Indonesia | Kamis, 01/10/2015 10:06 WIB
Jokowi Minta Publik Waspada Hindari Peristiwa G30S Terulang Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). (Antara Foto/Rossa Panggabean)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar jangan sampai peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan G30S terjadi kembali di Indonesia. Dia menginstruksikan agar seluruh komponen bangsa waspada agar kekhawatirannya tidak terjadi.

"Jangan sampai ada kurang kewaspadaan sehingga peristiwa seperti ini, meskipun saya yakin tidak akan terjadi lagi. Dan kita berharap peristiwa G30S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di Bumi Pertiwi kita," ujar Jokowi di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, hari ini, Kamis (1/10).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan ada keresahan yang dirasakan oleh para pembantu Presiden atas fitnah yang dilakukan secara masif terkait permohonan maaf dan juga kehadiran Presiden di acara yang diadakan.


Sejak kemarin malam memang disebar sebuah undangan melalui pesan singkat yang berisi penyelenggaraan reuni anggota keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) oleh Jokowi di Gedung Gelora Bung Karno, Senayan pada pagi hari tadi. Di situ juga disebutkan bahwa Presiden akan meminta maaf kepada keluarga PKI dan Gerwani.

"Sekali lagi sama sekali tidak ada pikiran Presiden untuk itu dan itu sudah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Bahkan tidak pernah ada hal tersebut dalam bahasan di rapat-rapat yang ada," kata dia.

Pram menegaskan, aparat kepolisian telah mengetahui pelaku yang menyebarkan undangan tersebut. "Dalam keadaan seperti ini kita harusnya bersatu, tapi ini malah membuat isu baru. Hal yang hanya akan meresahkan masyarakat padahal sama sekali Presiden tidak pernah berpikiran itu," ujar dia.

Ia menuturkan, kepolisian akan memberikan peringatan terlebih dulu, karena sebagai negara demokrasi pemerintah tidak ingin ada kesan bahwa Presiden menggunakan kekuasaannya. Namun, Jokowi sudah dilapori soal hal ini.

"Sekarang dengan gampang alatnya cari siapa yang broadcast pertama kali dan sudah ketemu yang broadcast pertama kali. Kemudian temannya sekian orang yang menyebarkan kesana-kemari, sehingga secara masif kemudian menyebar. Tetapi antara orang itu dan robot-robot twitter yang di sosial media sebenarnya orangnya itu-itu saja," kata dia. (rdk)