Peneliti: Akhir Rezim Reformasi Jika TNI Kembali ke Birokrasi
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2015 05:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sempat menguasai dunia perpolitikan Indonesia, tepatnya saat Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Zaman kekuasaan Soeharto yang bertahan selama 32 tahun tersebut akrab dikenal dengan sebutan Orde Baru.
Namun sayangnya rezim Orde Baru tersebut harus berakhir dengan cara yang tidak biasa, yaitu pengunduran diri Soeharto karena desakan masyarakat khususnya mahasiswa yang saat itu melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan bahwa jatuhnya rezim Soeharto tidak semata-mata karena aksi mahasiswa, namun TNI pun ikut berandil di dalamnya.
"Jadi bukan karena mahasiswa semata, tapi militer ikut dalam permainan itu (runtuhnya Soeharto)," kata Ikrar saat menghadiri diskusi perihal reformasi TNI di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (5/10).
Ikrar menambahkan keikutsertaan militer dalam menjatuhkan Soeharto disebabkan oleh kejenuhan karena telah terlalu lama berkuasa di Indonesia. Mereka, lanjut Ikrar telah lelah dengan rezim otoriter a la Soeharto.
"Perubahan politik pada 1998 tidak mungkin terjadi jika ABRI tidak mengambil posisi yang berbeda dengan Soeharto. Saat itu, kepentingan Soeharto tidak sama lagi dengan ABRI," ujarnya.
Meski sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Soeharto, ABRI memilih memberi jalan bagi perubahan politik ketimbang mengambil alih kekuasaan. Saat itu ABRI dipimpin oleh Jenderal Wiranto sebagai Panglima.
"Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko yang lebih buruk," kata Ikrar.
Namun kejenuhan tersebut agaknya semakin lama semakin luntur, apalagi hingga saat ini politisasi yang melibatkan TNI masih terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut sedikit disayangkan karena awal reformasi ditandai dengan hubungan militer dan sipil yang membaik.
Maka dari itu, kata Ikrar, jika TNI kembali menunjukkan keinginan untuk menguasai Indonesia maka itu bisa dinamakan akhir dari rezim reformasi.
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bahrain mengatakan, keinginan TNI untuk kembali menguasai birokrasi didasari atas kerinduannya untuk kembali ke zaman Orde Baru.
"Padahal dulu mereka yang jenuh tapi sekarang rasa itu kembali lagi. Itulah dinamika," kata Bahrain. (sur)
Namun sayangnya rezim Orde Baru tersebut harus berakhir dengan cara yang tidak biasa, yaitu pengunduran diri Soeharto karena desakan masyarakat khususnya mahasiswa yang saat itu melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan bahwa jatuhnya rezim Soeharto tidak semata-mata karena aksi mahasiswa, namun TNI pun ikut berandil di dalamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perubahan politik pada 1998 tidak mungkin terjadi jika ABRI tidak mengambil posisi yang berbeda dengan Soeharto. Saat itu, kepentingan Soeharto tidak sama lagi dengan ABRI," ujarnya.
Namun kejenuhan tersebut agaknya semakin lama semakin luntur, apalagi hingga saat ini politisasi yang melibatkan TNI masih terjadi baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut sedikit disayangkan karena awal reformasi ditandai dengan hubungan militer dan sipil yang membaik.
Maka dari itu, kata Ikrar, jika TNI kembali menunjukkan keinginan untuk menguasai Indonesia maka itu bisa dinamakan akhir dari rezim reformasi.
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bahrain mengatakan, keinginan TNI untuk kembali menguasai birokrasi didasari atas kerinduannya untuk kembali ke zaman Orde Baru.
"Padahal dulu mereka yang jenuh tapi sekarang rasa itu kembali lagi. Itulah dinamika," kata Bahrain. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK