Meski Dana Pengamanan Pilkada Cekak, Polisi Siap Bertugas
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2015 19:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri dipastikan mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp 691 miliar untuk mengamankan proses pemilihan kepala daerah serentak 2015.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Selasa (6/10), mengatakan, dengan demikian, sudah tidak ada lagi masalah terkait anggaran pengamanan pesta demokrasi yang segera berlangsung itu.
Dia membenarkan Polri sempat meminta anggaran sebesar Rp1,1 triliun kepada pemerintah. Namun anggaran yang kini didapatkan pun menurutnya sudah bisa memenuhi kebutuhan institusinya. "Itu permintaan kalau itu dilakukan dengan pola pengamanan dua per tiga kekuatan. Tapi sekarang dengan kondisi kemarin Rp691 miliar itu sudah memenuhi sesuai dengan eskalasi pengamanan tahapan," kata Budi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
Eskalasi tahapan pengamanan kata Budi dilakukan seiring dengan tahapan proses pemilihan. Menurutnyamtahapan yang membutuhkan pengamanan lebih adalah saat pencoblosan dan pengumuman. "Biasanya menjelang pencoblosan banyak kejadian-kejadian. Meningkat. Seperti intimidasi, penembakan, yang dimanfaatkan oleh beberapa pasangan calon," ujarnya.
Ada empat wilayah yang berpotensi terjadi konflik di pilkada serentak kali ini. "Karena itu dinamis dan berubah-ubah dari kondisi pengalaman yang lalu, seperti Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh menjadi prioritas,” kata Budi. (bag)
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Selasa (6/10), mengatakan, dengan demikian, sudah tidak ada lagi masalah terkait anggaran pengamanan pesta demokrasi yang segera berlangsung itu.
Dia membenarkan Polri sempat meminta anggaran sebesar Rp1,1 triliun kepada pemerintah. Namun anggaran yang kini didapatkan pun menurutnya sudah bisa memenuhi kebutuhan institusinya. "Itu permintaan kalau itu dilakukan dengan pola pengamanan dua per tiga kekuatan. Tapi sekarang dengan kondisi kemarin Rp691 miliar itu sudah memenuhi sesuai dengan eskalasi pengamanan tahapan," kata Budi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eskalasi tahapan pengamanan kata Budi dilakukan seiring dengan tahapan proses pemilihan. Menurutnyamtahapan yang membutuhkan pengamanan lebih adalah saat pencoblosan dan pengumuman. "Biasanya menjelang pencoblosan banyak kejadian-kejadian. Meningkat. Seperti intimidasi, penembakan, yang dimanfaatkan oleh beberapa pasangan calon," ujarnya.
Ada empat wilayah yang berpotensi terjadi konflik di pilkada serentak kali ini. "Karena itu dinamis dan berubah-ubah dari kondisi pengalaman yang lalu, seperti Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh menjadi prioritas,” kata Budi. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK