Lingkar Madani: Masinton Wakil Partai Bukan Wakil Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --
Satu tahun berlalu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2014-2019. Namun kinerja anggota dewan dinilai belum mampu memenuhi kepentingan rakyat. Meskipun ada beberapa wajah baru, termasuk mantan aktivis, ikut menghiasi lembaga legislatif itu.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan kehadiran orang-orang baru di DPR pada periode ini ternyata tidak mengubah persepsi negatif publik terhadap lembaga tersebut.

"Kalau mereka tidak bisa melakukan perubahan yang mendasar, ini akan makin membuat persepsi publik buruk, tidak ada gunanya memilih orang baru," kata Ray saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menilai iklim politik di tubuh partai tidak mampu mendukung lahirnya anggota DPR yang progresif. Alhasil, anggota dewan hanya menjadi agen kepentingan partai politik dibandingkan memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Meskipun ada beberapa orang yang pernah berjuang bersama rakyat, sebelum menjadi anggota dewan.

Ray menyebutkan sejumlah mantan aktivis yang saat ini duduk di DPR. Beberapa di antaranya yaitu Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, serta Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB.

"Masinton lebih memperlihatkan sebagai wakil partai dari pada wakil rakyat. Adian tidak terlihat kerjanya selain melaporkan Fadli Zon," katanya.

Ray berpendapat, seharusnya para mantan aktivis yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR bisa membangun kekuatan sendiri di tubuh parlemen. Tentu menurutnya, hal itu ditujukan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Kalau orang-orang baru yang ada di DPR itu melakukan semacam koalisi, kan mereka bisa berbuat banyak hal yang dibutuhkan rakyat," ujar Ray.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan Ray Rangkuti. Dia mengatakan, jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang tidak sebanding dengan aktivis yang menjabat sebagai anggota dewan di dalamnya.

"DPR itu diisi banyak orang, sementara jumlah aktivis enggak sampai sepuluh persen, cuma hitungan jari. Agak sulit mengharapkan perubahan yang signifikan," kata Masinton saat dihubungi CNN Indonesia.

Masinton malah mengajak kawan-kawan sesama aktivis untuk bergabung ke partai politik. Dengan demikian, tambahnya, mereka bisa ikut terlibat melakukan perubahan yang signifikan dari dalam sistem itu sendiri.

"Banyak juga yang dulu nyaleg tapi enggak terpilih juga, katanya dekat dengan rakyat," ujar mantan aktivis '98 ini.

Terkait usulan mengenai pembentukan koalisi sesama aktivis, Masinton menanggapi bahwa selama ini mereka saling mengingatkan dan menjaga komunikasi satu sama lain.

"Tapi kan masing-masing dari kami terafiliasi dengan partainya. Ya, beberapa agenda, kami jalan bareng," kata Masinton.

Ray juga mengkritisi Masinton yang selama ini ikut mendukung revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan, jangan sampai orang yang awalnya diusung sebagai Caleg bersih tapi kemudian diingat publik sebagai orang yang memperjuangkan revisi UU KPK.

Ray menyebut revisi undang-undang itu sebagai cara DPR mengakhiri upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Itu sama artinya mengkiamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Ray.

Masinton pun menjelaskan alasannya mendukung revisi UU KPK. Menurutnya, KPK lahir saat masa transisi, dari ketidakefektifan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi.

"Revisi ini untuk memperjelas masa transisi ini temponya berapa lama, 25 atau 30 tahun, sambil menata institusi Polri dan Kejaksaan," kata Masinton. (bag)