Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Politik, Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa pemerintah memang sedang mempersiapkan program bela negara bagi warga sipil.
Luhut membantah jika bela negara merupakan bentuk lain dari wajib militer yang diaplikasikan sejumlah negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Amerika Serikat. "Ini bukan wajib militer tapi program untuk mendisiplinkan anak-anak muda," ujarnya di Jakarta, Senin (12/10).
Luhut belum dapat memastikan berapa target kader bela negara yang dicanangkan pemerintah. "Kami masih ingin melihat berapa angka yang realistis," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pagi tadi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan, dalam sepuluh tahun ke depan, pemerintah menargetkan setengah warga negara atau sekitar 100 juta warga sipil akan menyelesaikan program bela negara.
Kemhan berencana membuka program ini di 45 kabupaten dan kota, 19 Oktober mendatang, dengan program pembentukan kader pembina bela negara. "Setelah pembina terbentuk, tahun 2016 secara simultan kami akan membentuk kader bela untuk mencapai 100 juta kader dalam 10 tahun," tuturnya.
Ryamizard mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mencanangkan grand desain program bela negara yang akan menjadi acuan setiap lembaga negara maupun seluruh organisasi masyarakat. Ia berkata, bela negara bukanlah tanggung jawab Kemhan semata, karena ke depan rencananya, pemerintah daerahlah yang diminta meneruskan program tersebut.
(bag)