"Kalau negara ini sedang menghadapi kondisi yang bersifat masif, saya pikir kebijakan itu patut ditempuh, untuk memperkuat agar nantinya tidak terjadi lagi," ujar Moeldoko di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/10).
Moeldoko menilai, jika persoalan kabut asap timbul akibat kelompok masyarakat yang membuka lahan, maka solusinya adalah dengan pemerintah memberikan bantuan alat operasional untuk dapat digunakan masyarakat dalam kegiatan tersebut, sehingga metode pembakaran tidak perlu dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, diperlukan kesiapan alutsista TNI dalam penanganan suatu bencana, dengan teknis yang disesuaikan. Sehingga menurutnya, tidak menimbulkan kerancuan alat yang digunakan dalam penanganan bencana.
"Saya pikir kalau melihat kekuatan yang saya baca, sudah cukup pengerahannya. Hanya mungkin sekali lagi karena ini bersifat lebih masif, dihadapkan dengan keterbatasan alat utama penanggulangannya, itulah kira-kira yang menjadi krusial," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan membeli pesawat khusus penanggulangan bencana di tahun anggaran mendatang. Keinginannya itu berdasarkan titik api yang tersebar dalam bencana kabut asap kali ini yang sangat banyak.
"Tahun depan direncanakan membeli pesawat khusus untuk penanggulangan bencana," ujar Jokowi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (9/10).
Rencananya, pesawat yang akan dibeli itu akan memiliki kapasitas 12 ton air atau sekitar 4 kali lipat dari pesawat yang dimiliki Indonesia saat ini, yakni hanya sekitar 2 sampai 3 ton.
Sedangkan, dalam keterangan tertulisnya, selama ini TNI telah berhasil memadamkan 3.163 titik api dan asap dari total 3.289 titik di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 310 personel dari Komando Daerah Militer II/Sriwijaya diturunkan untuk membantu 5.018 prajurit yang sebelumnya telah ditugaskan dalam operasi militer selain perang itu. (utd)