DPR: Dana Bela Negara di Bawah Anggaran Gaji Prajurit

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Dimyati Natakusumah mendukung rencana program bela negara yang dicanangkan Kementerian Pertahanan. Rencananya, program ini akan merekrut 100 juta kader dalam kurun waktu sepuluh tahun.

"Bela negara perlu, karena lebih murah biayai publik, masyarakat untuk membantu negara, kan lebih mahal membayar yang tetap, dibandingkan partisan," ujar Dimyati di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan menjelaskan, anggaran bela negara yang ditujukan kepada masyarakat, lebih murah dibandingkan untuk kenaikan tunjangan dan gaji prajurit. Sebab, bela negara akan berdampak baik untuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi darurat.

Lihat juga: 'Bela Negara soal Keprajuritan, Bukan Wajib Militer'

"Lebih baik kasih buat masyarakat untuk membela negara, itu kan bagus melatih membela negara.

Pasalnya, dalam situasi darurat seperti tiba-tiba terjadi kekacauan, peperangan, atau perpecahan, menurutnya masyrakat sudah siap untuk membela negara dan tidak lagi bertanya bagaimana caranya.

Dimyati menilai, rencana program bela negara tidak seperti program pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Karena dalam bela negara, hanya rakyat yang di untungkan, pengusaha tidak mendapat untung.

Lihat juga: Imparsial: Ketimbang Latih Sipil, Perkuat Prajurit & Senjata

"Memang ini tidak seksi karena bela negara lebih banyak uangnya untuk masyarakat yang ikut pelatihan. Kalau beli alat, ada untungnya, profit oriented. Tapi buat pengusaha tidak untung loh ini," kata Dimyati.

Dimyati mengakui, anggaran yang dialokasikan untuk program bela negara masih sedikit, meski dia menyebutkan Direktorat Jenderal Bela Negara sudah terbentuk di Kementerian Pertahanan. "Sekarang masih kecil ya, saya tidak tahu persisnya, tapi miliaran lah," ungkapnya.

Meski belum memiliki regulasi teknis yang jelas, Dimyati menyatakan jika konteks bela negara sudah termaktub dalam konstitusi di pembukan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, dia dan partainya, mendukung program tersebut. Dia pun tak khawatir jika ke depannya, bela negara akan menimbulkan militer-militer sipil.

Lihat juga: Sipil Dilatih Militer: dari Komponen Cadangan ke Bela Negara

"Jangan takut karena sudah ada TNI yang tujuannya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut hemat saya, salah kalau bela negara tidak didukung," ujar Dimyati.

Rencana program bela negara dicanangkan Kementerian Pertahanan yang menargetkan dapat merekrut 100 juta masyarakat sebagai kader, dalam kurun waktu sepuluh tahun, untuk menyelesaikan program bela negara.

Rencananya, program tersebut akan dibuka di 45 kabupaten dan kota 19 Oktober mendatang dengan target merekrut 4.500 masyarakat. (pit)