Setahun Jokowi-JK

E-blusukan Jokowi: Segudang Rintangan Mendengar Suara Rakyat

Anggi Kusumadewi, Resty Armenia, CNN Indonesia | Selasa, 20/10/2015 15:00 WIB
E-blusukan Jokowi: Segudang Rintangan Mendengar Suara Rakyat Jokowi saat menggelar e-blusukan di Istana Negara beberapa waktu setelah dilantik menjadi Presiden. (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jokowi mengecek akun Twitter-nya sembari berkendara bersama sang sopir menuju kantor. Saat itu masih berdiam di Solo, Jawa Tengah. Akun Twitter-nya masih @jokowi_do2. Ada notifikasi masuk ke ponselnya. Seorang warga me-mention Jokowi: saya jatuh dari motor karena jalan berlubang.

Wali Kota Solo itu segera memerintahkan sopirnya untuk putar balik. Mereka menuju lokasi jalan berlubang yang disebutkan oleh warga via Twitter. Sesampai di sana, Jokowi menelepon pejabat dinas terkait.

“Saya tunggu sekarang di sini sampai jalan ini betul-betul diperbaiki,” kata Jokowi, yang benar-benar tak beranjak dari lokasi itu sampai peralatan didatangkan ke sana untuk memperbaiki kerusakan jalan seperti yang ia instruksikan.

Kisah itu diceritakan oleh relawan-relawan Jokowi. Sejak dulu, jauh sebelum menjabat Presiden, Jokowi sudah menaruh perhatian pada media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan warga.

“Dia sangat concern pada sosmed. Jarang ada politikus seperti itu. Memang enggak jago banget, tapi paham cara memanfaatkannya. Dia memantau lewat sosmed,” kata Sony Subrata, mantan Koordinator Relawan Media Sosial Jokowi, dalam perbincangan dengan CNN Indonesia di Jakarta, Jumat (16/10).

Perhatian Jokowi pada media sosial yang merupakan turunan dari perkembangan teknologi informasi, membuat relawan menyodorkan konsep e-blusukan di masa kampanye presiden. E-blusukan ketika itu digelar di posko pemenangan Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, bahkan pernah di restoran dan warung makan.
Presiden Jokowi saat uji coba e-blusukan di Kantor Media Center Jokowi-JK, Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, 10 Oktober 2014. Saat itu Jokowi telat terpilih sebagai Presiden, namun belum dilantik. (CNN Indonesia/Resty Armenia)


Empat atau sembilan layar monitor dipampang di hadapan Jokowi dan timnya. Masing-masing layar terhubung dengan orang-orang yang berada di wilayah berbeda. Jokowi kemudian berbicara dengan orang-orang itu.

Ia mendengarkan berbagai keluhan warga, sambil melontarkan sejumlah pertanyaan. Pena tak pernah lepas dari tangan. Sambil menyimak cerita warga, Jokowi mencorat-coret kertas, mencatat informasi-informasi yang penting.

“Jokowi sangat ingin berinteraksi langsung dengan rakyat. Ia pendengar yang baik, dan ingin memanfaatkan teknologi untuk menjaring aspirasi,” kata Sony.

Ide e-blusukan disambut Jokowi. Relawan lantas bereksperimen dengan e-blusukan. Mereka membuat Jokowi berdialog dengan warga di empat, sembilan, hingga 24 daerah sekaligus. Untuk yang di 24 kota, e-blusukan melalui audio, tidak visual dengan layar.

Kompleks dan antibirokratis

Inti e-blusukan adalah interaksi. E-blusukan bukan video conference, dan jauh lebih rumit dari video conference sehingga perlu upaya ekstra keras untuk melakukannya. Sony membeberkan perbedaan e-blusukan dengan video conference.

Video conference menghubungkan dua titik akses internet terbaik sehingga dua orang bisa berkomunikasi dengan baik lewat broadband. Pada video conference, semua diatur, infrastruktur rapi, tapi yang terjadi biasanya percakapan antarpejabat atau antara pejabat dengan warga yang telah dipilih atau diarahkan,” ujar Sony.

Video conference macam ini kerap dilakukan Presiden di Istana untuk berkomunikasi dengan pejabat di daerah. Bukan konsep birokratis ini yang disodorkan relawan Jokowi. Program e-blusukan memotong semua jalur birokratis itu.

“E-blusukan artinya Jokowi menemui rakyat di mana mereka berada. Bukan rakyat dibawa ke kantor pemerintah daerah, tapi Jokowi hadir di sawah, kampung, sekolah, yang secara geografis jauh dari infrastruktur,” kata Sony.

Rintangan tentu ada. Mewujudkan e-blusukan bahkan terhitung sulit dan butuh kesabaran serta kecermatan luar biasa. Terlebih e-blusukan menyasar daerah-daerah terpencil yang kerap belum tersentuh perkembangan pesat teknologi.

“Di daerah-daerah itu, kadang ada sinyal 3G, kadang cuma 2G. Gambar suka patah-patah, suara pun enggak jelas, malah kadang mati sama sekali. Tak semua bisa tersambung dengan baik karena begitu buruknya sinyal di beberapa daerah,” ujar Sony.

Jokowi dan tim relawan media sosialnya saat menggelar e-blusukan di restoran di Jakarta. (Dok. Istimewa)
Ia menggambarkan e-blusukan sebagai program yang “Efisien dan efektif, namun kompleks setengah mati.” Sebelum e-blusukan berlangsung misalnya, tim harus mengirim orang ke daerah yang dituju untuk mengecek sinyal dan membawa laptop. Laptop harus dari Jakarta agar kompatibel.

“Intinya, fasilitas yang didatangkan ke sana seolah-olah Jokowi yang datang langsung. Persiapannya susah dan bikin pusing, tapi hasilnya positif,” kata Sony. Dalam e-blusukan dengan pekerja migran di delapan negara di awal Desember 2014 misalnya, keputusan konkret dapat langsung dibuat usai e-blusukan.

Pada semua tahap e-blusukan itu, pejabat setempat nyaris tak dilibatkan. Paling banter mereka mendampingi warga yang berbicara dengan Jokowi, namun tak ikut mempersiapkan e-blusukan apalagi menyeleksi warga yang hendak bicara dengan Jokowi. Semua dilakukan relawan atau tim yang dikirim dari pusat.

“Kadang butuh enam jam perjalanan menuju daerah terpencil. Bayangkan kalau e-blusukan dilakukan di sembilan titik,” ujar Sony.

Ia bercerita, timnya pernah mengundang petani untuk bicara dengan Jokowi. Persoalannya, tak ada koneksi internet sama sekali di sawah si petani. Petani itu lantas diminta tolong untuk ke kantor terdekat yang memiliki sinyal bagus.

Sang petani lantas menjawab, “Saya pengen bicara sama Presiden, tapi saya perlu waktu dua jam ke sana (kantor terdekat). Kalau bolak-balik empat jam. Kalau empat jam saya ninggalin sawah, siapa yang mau jaga?”
Jokowi dan tim relawan media sosialnya. (Dok. Istimewa)

Tingkat kesulitan yang tinggi itulah yang membuat e-blusukan tak bisa dilakukan terjadwal misal sebulan sekali apalagi seminggu sekali. Itu pula yang membuat Sony dulu mengerahkan dan melibatkan amat banyak relawan di berbagai daerah untuk mendukung e-blusukan.

“E-blusukan selalu melibatkan relawan, bypass pejabat. Relawan enggak dibayar. E-blusukan ini kan dulu berbasis relawan,” kata Sony.

Jokowi beberapa kali menggelar e-blusukan, mulai akhir masa kampanye presiden sampai beberapa waktu usai ia dilantik menjadi Presiden. Setelah resmi menjabat Presiden, anggaran e-blusukan ditanggung Telkom dan kementerian terkait.

Pergeseran e-blusukan

Jokowi tak lagi melakukan e-blusukan beberapa bulan terakhir. Namun ide e-blusukan, kata anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, tetap hidup sampai saat ini.

“Cara interaksinya saja agak berbeda. Pak Jokowi sekarang punya situation room untuk memonitor apa yang terjadi. Misalnya bicara soal titik api, Pak Jokowi bisa melihat titik-titik api via satelit dari situation room. Bisa juga berinteraksi dengan pejabat daerah di situation room itu,” kata Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.


Jokowi saat menggelar e-blusukan di situation room, Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan. Saat itu ia belum lama terpilih sebagai Presiden. (Dok. Istimewa)
Situation room yang terletak di Gedung Bina Graha, Kompeks Istana Kepresidenan, memiliki banyak layar untuk memonitor peristiwa real time, apakah itu dalam bentuk data atau gambar. Ruangan tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan video conference dengan banyak pihak sekaligus.

Situation room memang fasilitas untuk Presiden RI. Situs Kantor Staf Presiden menyebutnya sebagai “Ruang Kendali Operasi dalam menjalankan pemerintahan dan pengendalian prioritas nasional, baik di pusat maupun daerah, serta untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan analisis informatif-kolaboratif strategis terpercaya.”

Situation room juga disebut sebagai pusat data atau kumpulan berbagai sumber daya informasi yang terintegrasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Demi menjamin keamanan jaringan komunikasi, situation room dikelola dan dijaga ketat oleh Kantor Staf Presiden dan Lembaga Sandi Negara.
“Di situation room bisa juga mengecek harga kebutuhan pokok, serapan anggaran, data-data di tiap kementerian, mengecek daerah-daerah dengan di-zoom lewat satelit. Tapi jika terjadi sesuatu di daerah, itu juga sangat tergantung dengan ketersediaan alat di sana. Tidak semua daerah punya alat atau infrastruktur penunjangnya,” ujar Ari.

Menilik penjelasan tersebut, terlihat perbedaan fungsi situation room dan e-blusukan, sebab e-blusukan justru mendatangkan alat-alat berteknologi ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, agar rakyat dapat berinteraksi dengan Jokowi.

Meski demikian menurut Ari, e-blusukan tak dapat diartikan sempit. “E-blusukan adalah konsep untuk mempersempit jarak dan membuat interaksi Presiden dan rakyat makin dekat melalui instrumen digital dan teknologi informasi,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.

Bila pun Presiden tak selalu bisa blusukan dan e-blusukan, ujar Ari, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mereka lewat aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di lapor.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden. LAPOR! dapat diakses melalui Facebook dan Twitter.

Ada pula situs Lapor Presiden yang dikelola oleh tim beranggotakan 13 orang, termasuk Ainun Najib, praktisi teknologi informasi dan ilmuwan data yang juga menggagas situs kawalpemilu.org. Lapor Presiden pun bisa diakses melalui Facebook.

Jokowi sendiri memiliki akun resmi di Facebook dan Twitter. Akunnya di Facebook ialah Presiden Joko Widodo, sedangkan di Twitter ialah @jokowi. Kedua akun tersebut telah diverifikasi oleh Facebook dan Twitter.

Sony berpendapat, aplikasi LAPOR! dan Lapor Presiden dapat diintegrasikan dengan e-blusukan. Kedua format penyerapan aspirasi rakyat itu dapat memperkaya pasokan informasi bagi Presiden. LAPOR! dan Lapor Presiden memuat informasi yang berasal langsung dari rakyat, demikian pula e-blusukan mendengar langsung suara rakyat.

Dengan catatan, tak ada sensor, pengarahan, atau proses penyaringan lebih dulu atas informasi atau keluhan apa yang hendak disampaikan rakyat kepada presiden mereka. (agk/sip)