Menteri Tjahjo: Kursi Menteri Buat PAN Tergantung Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menilai terlalu jauh soal sudah siapnya Partai Amanat Nasional untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, meski kesempatan itu selalu ada semuanya menjadi hak prerogatif presiden.

“Saya kira tergantung bapak presiden. Bapak presiden punya hak prerogatif, punya pertimbangan politik,” katanya kepada media di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu malam (24/10).

Menurut, Tjahjo semua keputusan bisa jadi berpulang kepada kalkulasi politik. Ukuran kekuatan dukungan terhadap pemerintah di parlemen menjadi salah satu indikator untuk bisa memberikan kesempatan kepada PAN yang bergabung ke koalisi pemerintahan.

Lihat juga: Politikus PAN: Menteri Jokowi Tak Perlu Cemas di Evaluasi

“PAN kini bergabung, kekuatan di parlemen 50-50, tinggal apakah PAN dapat atau tidak itu hak beliau (Presiden Jokowi),” katanya.

Tjahjo mengaku tak mabil pusing soal PAN masuk atau tidak nantinya. Ia berpegang bahwa dukungan terhadap pemerintahan sekarang ini tak terikat pada bargain kursi menteri.

Saat dikonfirmasi soal apakah dirinya siap menghadapi kemungkinan adanya perombakan menteri jilid II, Tjahjo menjawab, “Tak ada masalah momentum setiap saat suruh mundur ya harus siap. Itu namanya haknya presiden,” katanya.

Lihat juga: Fokus Kerja, Jokowi Belum Bicara Soal Reshuffle Jilid II

Tersiar kabar bahwa PAN telah menyerahkan lima nama calon pengisi jajaran menteri Kabinet Kerja kepada Presiden Jokowi. Salah seorang politikus PAN Muslim Ayub membenarkan kabar bahwa partainya telah menyerahkan lima nama kepada presiden.

Namun, dia hanya memprediksi kemungkinan PAN akan mendapat pos di bidang hukum, meski belum mengetahuinya secara pasti. Aroma perombakan kabinet kembali menyeruak setelah PAN menyatakan diri bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, pendukung pemerintah.

Kabar soal penyodoran nama itu tak lama dibantah sendiri oleh kalangan internal partai matahari. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap mengatakan tak tahu soal masuknya nama dia dalam jajaran bursa perombakan kabinet jilid II Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mulfachri yang sebelumnya disebut rekan separtainya layak menduduki posisi Jaksa Agung.
 
“Belum ada pembicaraan seperti itu di internal partai. Sama sekali tidak ada,” kata Mulfachri. (sip)