Jakarta, CNN Indonesia -- Elite Partai Golkar Bambang Soesatyo mengkritisi kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kinerja pemerintah dianggap masih kurang lantaran tidak ditunjang oleh jajaran menteri berkualitas.
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu menilai kehadiran menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja banyak didominasi oleh pejabat yang didukung partai politik. Dengan begitu jajaran menteri di kabinet disusun berdasarkan pertimbangan balas budi atas suksesnya Pemilu Presiden 2014.
"Cukup sudah Jokowi membayar utang pada partai politik. Sekarang pilihlah menteri berkualitas," kata Bambang di Gedung DPR, Selasa (20/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang melabeli sejumlah menteri yang diusung parpol di Kabinet Kerja saat ini sebagai "Menteri KW 2", alias menteri dengan kualitas buruk. Keberadaan 'menteri-menteri KW 2' itu dinilai menjadi faktor utama yang menghambat roda kinerja pemerintahan.
Kalaupun saat ini muncul wacana reshuffle kabinet, kata Bambang, pemerintah diharapkan bisa memilih menteri yang bebas dari kepentingan partai politik sehingga prioritas perombakan kabinet lebih mengedepankan kualitas.
"Saya berharap reshuffle dilaksanakan tapi bukan balas budi, harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Cukup menteri KW 2 diberhentikan," ujar Bambang.
Anggota Komisi Hukum DPR itu tak menampik saat ini telah bergulir opini di media yang menyebut Partai Amanat Nasional mendapat jatah kursi di Kabinet Kerja. Masuknya PAN ke lingkaran Istana dipandang sebagai strategi yang dibangun Presiden Jokowi untuk melonggarkan cengkeraman Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Kalau PAN masuk kabinet, presiden sedang bangun kekuatan baru di luar KMP-KIH. Karena kami menilai Jokowi tidak nyaman ditekan KIH, dan KMP bukan partai pemerintah. Akhirnya PAN direkrut sebagai kekuatan baru," ujar Bambang.
Pasalnya, kata Bambang, kritikan paling nyaring terhadap eksekutif di parlemen selama ini justru datang dari kelompok partai pendukung pemerintah. Sementara Bambang sendiri sebagai bagian dari KMP mengaku, selama ini kubu partainya di parlemen lebih menahan diri, agar Jokowi mendapat ruang keleluasaan sebagai presiden yang otonom.
(obs)