Setahun Jokowi-JK, Isu Reshuffle Kembali Mengemuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, isu reshuffle jilid kedua kembali mencuat. Menteri-menteri di bidang ekonomi, dinilai menjadi target sasaran.

Juru Bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) Hendri Satrio memperkirakan, pergantian menteri Kabinet Kerja, tidak dapat dihindari. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di bidang ekonomi menjadi salah satu alasannya.

"Ada beberapa menteri terkait, yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap, serta bahan bakar minyak (BBM)," ujar Hendri dalam diskusi bertema "Setahun Jokowi-JK, Sudah Sampai Mana" di Jakarta, Minggu (18/10).

Lihat juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Setahun Jokowi

Hendri enggan menyebut menteri siapa saja yang diperkirakan yang akan diganti. Namun ia berharap Presiden Jokowi bijak dalam reshuffle jilid kedua nanti yakni berdasarkan evaluasi.

Kehadiran Partai Amanat Nasional dalam mendukung pemerintah, juga diperkirakan dapat menjadi kejutan dalam reshuffle jilid kedua. Termasuk, potensi menggeser kader Partai NasDem di kabinet kerja.

"Dengan adanya PAN sekarang, masyarakat menebak akan melengserkan NasDem, tapi bisa juga dari professional," kata Hendri.

Pengajar di Universitas Paramadina ini juga melihat, PAN memiliki keinginan untuk masuk di menteri bidang ekonomi ataupun sosial. Namun, ia mengingatkan agar PAN tidak terlalu percaya diri untuk mengisi posisi menteri di bidang ekonomi.

"Seolah-olah kalau PAN masuk pemerintahan, ekonomi akan membaik," ujarnya.

Lihat juga: Pramono: Jajak Pendapat Soal Jokowi Dilakukan Saat Kurs Lemah

Sementara, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi meyakini jika terjadi reshuffle jilid kedua, 50 persen komposisi menteri Kabinet Kerja akan diganti, terutama menteri di bidang ekonomi.

"Saya kira lebih dari 50 persen di sektor yang memproduksi uang, seperti, pertanian, energi sumber daya mineral, industri dan perdagangan, ya ekonomi lah. Politik dan keamanan tidak terlalu masalah," ujar Adhie.

Adhie melihat, saat ini persoalan terletak pada menteri-menteri kabinet kerja yang masih terikat dengan kepentingan di luar pemerintahan, sejak proses pemilihan presiden lalu. Ia pun berujar bahwa Presiden belum bisa menetralisir kepentingan tersebut, dan berharap di tahun kedua pemerintahan, persoalan itu dapat diatasi.

"Tahun kedua harus bisa diselesaikan, dengan memegang Menteri Koordinator yang benar, melalui peraturan Keputusan Presiden. Sehingga, Menko bukan hanya melaksanakan fungsi koordinator, tapi juga memegang teknis," kata Adhie.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Eko Susilo mengatakan, persoalan yang terjadi pada menteri-menteri di awal berjalannya kabinet, merupakan bentuk proses konsolidasi visi nawacita dan trisakti Presiden Joko Widodo.

Lihat juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Baru Senangkan Partai Pendukung

Namun, Eko mengatakan, kinerja menteri mulai menunjukan hasil, terutama di bidang ekonomi yang sudah direspon positif oleh pasar terkait kebijakan-kebijakan maupun paket ekonomi yang belum lama dilincurkan.

Sebelumnya, Kedai KOPI telah melakukan survei setahun pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla. Hasil survei menunjukan masyarakat masih tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK.

Dalam survei tersebut, menunjukan ketidakpuasan masyarakat di bidang ekonomi sebanyak 71,9 persen. Sedangkan di bidang politik dan hukum, tingkat persentase ketidakpuasan masyarakat cukup tinggi di angka 50 persen. (sur)