Menurunnya Kepuasan Publik pada Jokowi-JK Dinilai Wajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Januari tahun ini. Pada bulan Oktober ini, tingkat kepuasan publik mencapai 64,7 persen. Sementara pada Januari, atau saat seratus tahun pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan mencapai 70,1 persen.

Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga kajian nirlaba Populi Center pada periode waktu 15 hingga 22 Oktober 2015, di 34 provinsi Indonesia.

Lihat juga: Survei SMRC: Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Positif

Selain Jokowi, survei juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla rendah. Dari survei diketahui sebanyak 55,1 persen masyarakat Indonesia menyatakan ketidakpuasannya.

Direktur Populi Center Nico Harjanto menyatakan angka tersebut merupakan hal yang wajar. "Setahun ini masa konsolidasi kabinet kerja di dalam. Sementara dukungan di parlemen juga kecil," kata Nico.

Lihat juga: ICW Beri Ponten Lima untuk Pemberantasan Korupsi

Sementara sosiolog Thamrin Tomagola berpendapat evaluasi atau penilaian terhadap pemerintahan sekurangnya dilakukan pada tiga tahun masa jabatan. Dia sependapat dengan Nico, bahwa setahun ini merupakan masa konsolidasi kabinet.

"Ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari empat persen, itu saja sudah hebat. Pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya mampu bertahan di tengah terpaan ekonomi badai eksternal, dan meletakkan fondasi pangan, energi, maritim, infrastruktur dan industri," kata Thamrin.

Meskipun tingkat kepuasan menurun, peneliiti Populi Center Nona Evita menilai Presiden Jokowi masih dipercaya masyarakat luas sebagai pemimpin yang memberi harapan perbaikan. Hal ini terlihat pada hasil survei yang menunjukan elektabilitas Jokowi masih berada di puncak di antara 18 tokoh lain.

"Elektabilitas top of mind Presiden Jokowi masih 36,6 persen, jauh di atas Prabowo yang mencapai 24,3 persen dan berikutnya Basuki Tjahaja Purnama yang 3,1 persen," kata Nona.

Hasil survei menunjukan, masyarakat menilai prestasi Jokowi yang paling menonjol pada pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Sejahtera sebanyak 30,6 persen. Selanjutnya, 20,8 persen publik menilai penyaluran dana desa menjadi prestasi kedua yang paling menonjol.

Sebaliknya, sebanyak 58,2 persen masyarakat menilai bahwa kenaikan harga BBM pada November 2014 merupakan keputusan Jokowi yang paling mengecewakan. Disusul dengan pencalonan Kapolri ada Januari 2014 yang berujung konflik antara KPK dengan Polri dengan nilai sebesar 10,9 persen. (utd)