Pansus Pelindo Minta Keterangan Rini Soemarno Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pansus Angket PT Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan akan meminta keterangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno besok (28/10).

"Sudah konfirmasi besok jam 10.00 WIB," ujar Rieke di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (27/10).

Lihat juga: Kuasa Hukum Pelindo II Sebut Penyitaan Salahi Aturan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan pansus akan mendalami kebijakan-kebijakan BUMN. Menurutnya, keterangan Rini diperlukan karena PT Pelindo II merupakan BUMN.

Selain itu, Rieke mengungkapkan pansus juga akan meminta keterangan menteri lainnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Lihat juga: Panja Pelindo: Pelanggaran Luar Biasa Terjadi di JICT

"Masih menunggu konfirmasi Pak Rizal untuk hari Kamis. Menhub lagi ke Amerika Serikat, nanti akan dipanggil kembali," katanya.

Pansus Pelindo Pencitraan

Wakil Ketua Pansus PT Pelindo II Desmond J Mahesa berpendapat Pansus saat ini hanya berpolitik dan pencitraan. Itu dikarenakan, ujar Desmond, belum jelasnya apa yang akan menjadi rekomendasi Pansus.

Lihat juga: PPATK Telusuri Arus Duit Pelindo II

Selain itu, Desmond menilai banyak anggota Pansus yang tidak paham atas dibentuknya pansus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pansus terutama angket dilakukan untuk menelusuri sesuatu yang melanggar hukum dan undang-undang.

"Harusnya bikin sesuatu yang logis. Apa yang terjadi dengan rotasi Budi Waseso. Ada apa dengan kebohongan RJ Lino? Ini harus diperkuat," katanya.

"Ini memanggil orang-orang yang ujungnya politis dan pencitraan. Gertak-gertak tidak jelas," ujar Desmond.

Karenanya, kepada Wakil Ketua DPR bidang politik, hukum dan keamanan Fadli Zon, Desmond meminta agar Pansus PT Pelindo II dapat fokus pada penegakan hukum.

Usulan tersebut diterima Fadli. Menurutnya, permintaan Desmond tidak bertentangan melainkan memperkuat Pansus. "Aspek itu memang harus ditunjang. Perspektif itu sah dalam masalah hukum dan pengelolaan," kata Fadli. (utd)