"Kalau saya boleh menasihati Pak Ahok (sapaan Basuki), mengelola sampah itu harus hati-hati, tidak perlu meledak-ledak," kata Yusril kepada CNN Indonesia, Rabu (4/11).
Menurutnya, kedua pihak lebih baik kembali merujuk kepada audit Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan baik Pemerintah DKI Jakarta maupun pengelola sama-sama wanprestasi. Berdasarkan kesimpulan itu, direkomendasikan perundingan dan penambahan adendum yang menguntungkan kedua pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril mengingatkan, jika perkara ini sampai ke pengadilan, maka proses akan berjalan terlalu panjang. Sementara masyarakat tetap membutuhkan pelayanan pengelolaan sampah yang optimal.
Berdasarkan perjanjian, kata Yusril, volume sampah dari tahun ke tahun semestinya semakin berkurang. Namun, pada kenyataannya, volume sampah kini malah meningkat.
Dia mencatat, seharusnya pada 2016 volume sampah turun sampai ke angka 2.000 ton. Namun, hingga kini, kenyataannya masih jauh dari perjanjian tersebut.
"Itu melanggar perjanjian. Kenapa bisa gagal? Karena DKI Jakarta gagal menjalankan masterplan (rencana besar) pengelolaan sampah," kata Yusril.
Berdasarkan masterplan itu, kata Yusril, Jakarta semestinya punya lima tempat pengolahan sampah di wilayah sendiri. Lima tempat itu adalah Sunter, Cakung, Cilincing, Marunda dan Kosambi.
Dia juga mengungkapkan, tidak ada daerah lain di luar Jakarta yang mau menampung sampah Ibu Kota selain Bekasi. Karena itu, masalah ini lebih baik segera diselesaikan.
Mengenai ancaman penutupan yang dilontarkan Ahok, Yusril justru kebingungan. Dia menilai hal tersebut tidak realistis lantaran DKI sendiri masih berjuang mengelola sampah-sampahnya.
"Kalau begitu mau disimpan di mana sampahnya?" kata Yusril. "Pemprov DKI katanya mau mengelola sendiri, tapi bagaimana? Yang ada sekarang saja gagal." (obs)