Komunitas Adat Terpencil Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Budi Santoso menyatakan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu dikarenakan, tidak inginnya komunitas adat terpencil menjadi korban dari percepatan proses akulturasi.

Akulturasi sendiri adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, atau percampuran dua kebudayaan atau lebih, yang saling bertemu dan saling memengaruhi.

Budi menyebutkan salah satunya adalah pesatnya kemajuan teknologi, perubahan iklim seperti pemanasan global, kondisi alam yang berubah-ubah yang dapat menyulitkan masyarakat rimba.

Selain itu, menurutnya, peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan KAT memerlukan perhatian khusus. Dia pun menilai, perkembanganan pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan juga mempersempit ruang yang selama ini dijadikan tempat tinggal KAT.

Pilihan Redaksi Peta Politik Lebak Berubah, Hak Masyarakat Adat Diperhatikan Jokowi Siapkan Hunian Tetap Bagi Suku Anak Dalam Istana: Foto Presiden dan Suku Anak Dalam Bukan Rekayasa Kemensos Tak Paksakan Suku Anak Dalam Menetap

"Sudah saatnya memberikan perhatian khusus kepada KAT. Itu benih yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan," ujar Budi di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, ada perlawanan-perlawanan dalam sejarah percepatan proses akulturasi. Perlawanan tersebut terbagi menjadi pasif dan aktif.

Perlawanan pasif, ujar Budi, terlihat dari pengasingan diri komunitas adat dari kehidupan masyarakat umum. Salah satunya adalah masyarakat Badui.

Sementara bentuk perlawanan aktif terlihat dari gerakan-gerakan yang bertamengkan keagamaan. "Ini diperkuat dengan spiritual, seperti Messianic Movement," ujarnya.

Bentuk Perhatian Kementerian Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan jajarannya membentuk tim pakar dewan yang mendampingi komunitas adat terpencil (KAT).

Selama ini, ujar Khofifah, tim pakar berasal dari warga setempat. Namun Kemensos menggandeng 14 perguruan tinggi mulai tahun ini.

Khofifah mengaku pendampingan ini terus dilakukan karena adanya perubahan iklim, termasuk bencana kabut asap yang masih terjadi di Indonesia.

"Balita suku anak dalam memang kuat meski tanpa pakaian. Tapi iklim sekarang berbeda, polusi, akibat sawit, ISPA, maka butuh pendampingan," ujar Khofifah.

Dia mengungkapkan pemerintah telah melakukan pendekatan khusus kepada KAT yang terkena dampak kabut asap.

Salah satunya adalah terkait rencana pemukiman. Sebanyak 43 rumah telah disiapkan untuk KAT.

"Ada yang mau. Ada yang ingin kembali kalau hutan sudah membaik. KAT yg disinggahi jokowi juga memerlukan waktu agar mau bermukim. Sekarang bagaimana masyarakat mau menerima lahir batin," katanya. (meg)