DPD Golkar Kubu Agung Desak Munas Segera Digelar

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya versi Munas Ancol menggelar pertemuan pada Rabu (4/11) untuk membahas putusan Mahkamah Agung yang dianggap menguntungkan kubu Aburizal Bakrie. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan DPD Provinsi seluruh Indonesia tersebut, dihasilkanlah lima poin rekomendasi.

Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar cabang Jawa Timur Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa rekomendasi paling utama terkait kelangsungan Partai Golkar adalah digelarnya munas secepatnya.

"Kami mendesak agar munas segera dilaksanakan, tapi sebelum munas harap diselenggarakan rapat pimpinan nasional terlebih dahulu," kata Taufik saat mengelar konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Ahad (8/11).

Lihat juga: PDI Perjuangan Sambut Baik Rencana Rekonsiliasi Golkar

Taufik mengungkapkan harapannya agar rapimnas bisa diselenggarakan secepat mungkin, paling lambat sebelum 20 November 2015. Sementara Munas, dia berharap bisa segera dilaksanakan di awal tahun depan.

Penyelenggaraan rapimnas dan munas adalah dua dari lima rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan pekan lalu yang diselenggarakan di Surabaya tersebut. Dua rekomendasi tersebut dihasilkan DPD mengacu pada hasil putusan Mahkamah Partai Golkar yang menggelar sidang beberapa waktu lalu.

"Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusiobal sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik di tubuh Partai Golkar," kata Taufik.

Lihat juga: Dua Kubu Golkar dan PPP Serahkan SK Kepengurusan ke KPU

Rekomendasi ketiga adalah berkenaan dengan langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Menurut Taufik DPD merekomendasikan agar DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono terus mengambil langkah hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat juga: Jelang Pilkada, Modal Golkar Terkuras Dualisme Internal

Rekomendasi keempat berkaitan dengan kebijakan internal Partai Golkar. DPD merekomendasikan agar seluruh elemen Partai Golkar setia mengawal DPP Partai Golkar dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi.

"Kami menyerukan pada seluruh kekuatan Partai Golkar, khususnya pada jajaran DPP, untuk terus memelihara ide dan cita-cita Partai Golkar sebagai basis pimpinan moral dan etika kader dalam membangun Partai Golkar dengan mengedepankan cara cara yang demokratis, etis, dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan," ujarnya.

Sementara rekomendasi terakhir adalah DPD menyerukan agar DPP Partai Golkar agar terus mencermati berbagai pemberitaan pasca putusan Mahkamah Agung yang dianggap kubu Agung Laksono menampakkan gejala penggiringan opini.

"Sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami menyerukan untuk meningkatkan terus komunikasi dan koordinasi," kata Taufik. (bag)