Fahri Hamzah Tak Percaya Jokowi-Obama Difasilitasi Juru Lobi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah tak percaya juru lobi atau perantara ikut berperan saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

"Saya kira, Obama merasa dirinya sebagai orang Indonesia. Saya kira, dia berpikir membangun komunikasi dengan Jokowi tak perlu perantara," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11).

Alasannya, Fahri menilai, saat ini Amerika Serikat berkepentingan dengan Indonesia yang cenderung lebih dekat kepada China. Dengan alasan tersebut, menurut Fahri, juru lobi atau perantara tidak dibutuhkan oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, Fahri juga menjelaskan sistem lobi di Amerika Serikat adalah sah dan legal di mata hukum, karena diatur dalam sistem perundang-undangan di sana.

"Di Amerika Serikat, lobi merupakan bagian dari sistem dukungan dalam proses pengambilan keputusan," kata Fahri.

Fahri menganggap, tidak lazimnya sistem lobi di Indonesia, membuat masyarakat kaget ketika mendapat perihal kabar tersebut. Pun, di Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur soal lobi. Padahal, menurut Fahri, dalam dunia perpolitikan lobi merupakan hal biasa.

Fahri mencontohkan, di Amerika Serikat,  praktik lobi lazim dijumpai di sekitar gedung Capitol Hill dan Gedung Putih. Dia mengatakan, entitas bisnis berusaha melobi untuk dapat akses ke dalam lingkaran Presiden maupun kongres.

"Nah kita tidak ada peraturan lobi, makanya kita kaget. Kita tidak ada peraturan tentang lobi, ketemu anggota dewan dianggap kongkalikong. Padahal melobi anggota dewan itu adalah bagian dari keharusan rutin," tutur Fahri.

Sementara, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menyatakan pihaknya masih berpegang pada penjelasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan pertemuan kedua presiden, berdasarkan komunikasi antar kementerian luar negeri dari kedua belah pihak.

Namun, Mahfudz belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kementerian Luar Negeri, saat Presiden Jokowi bertemu dengan kalangan pebisnis.

"Apakah itu diatur Kemenlu dan KBRI atau memang diatur oleh pihak swasta. Walaupun kalau di Amerika praktek lobi itu biasa aja sebenarnya," kata Mahfudz.

Terkait hal ini, Mahfudz mengatakan komisinya akan mengklarifikasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Luar Negeri saat rapat kerja bersama usai reses, sekaligus meminta penjelasan mengenai hasil-hasil pertemuan.

Meski demikian, Mahfudz pun berujar tidak menutup kemungkinan jika pertemuan Presiden Jokowi dengan pebisnis, difasilitasi juru lobi.

"Kalau pertemuan dengan pebisnis ya mungkin saja. Tapi kalau pertemuan dengan Obama kan penjelasan Menlu, itu diatur oleh Menlu. Itu nanti hal yang akan diklarifiksai komisi I," kata Mahfudz.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya telah membantah pihaknya menggunakan jasa pelobi dalam mengatur kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu.

"Kemlu tidak menggunakan 'lobbyist' (pelobi) atau tidak membayar 'lobbyist' (pelobi) dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika," kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Sabtu (7/11) sore.

Retno juga menegaskan bahwa persiapan kunjungan tersebut diatur oleh pejabat dan menteri terkait secara resmi dan formal dengan melalui berbagai rapat, baik dengan Pemerintah AS maupun di internal pemerintah RI. (obs)