Meski sidang digelar di Den Haag, Belanda, tim yang menamakan diri sebagai “Pengungkap kebenaran peristiwa 1965” merasa waswas dengan nasib mereka saat nantinya kembali ke Indonesia.
"Kami datang jauh-jauh dari Indonesia bukan tanpa menanggung risiko. Sebagai manusia biasa, kami merasa cemas," kata advokat IPT Todung Mulya Lubis dalam sambutannya di hadapan hakim persidangan IPT 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak terus perkembangan sidang ini di Fokus: SIDANG RAKYAT TRAGEDI 1965 DIGELAR
Pemerintah Indonesia bahkan kerap menolak untuk diajak diskusi terbuka mengenai peristiwa 1965. Kalaupun diskusi itu tetap dipaksakan untuk digelar, kata Todung, pemerintah pasti akan langsung melarangnya.
"Itulah yang terjadi dengan perhelatan Ubud Writers & Readers Festival di Bali pekan lalu. Kami merasa cemas karena di negeri yang kami cintai, peristiwa 1965 telah menjadi semacam tabu yang tak layak diperbincangkan," kata Todung.
Pada UWRF 2015, pemerintah juga melarang pemutaran film The Look of Silence yang berlatar belakang peristiwa 1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah 1965, Bearing Witness; 1965, Writing On; dan 1965, Bali.
Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya. (agk)