Tak Mau Kasus UPS Terulang, Ahok Minta Rapat Banggar Terbuka

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 17 Nov 2015 10:22 WIB
Dibukanya seluruh rapat Banggar atau e-budgeting akan memperlihatkan seluruh proses yang sebenarnya terjadi saat membahas anggaran.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi pengadaan alat catu daya listrik atau Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta disebut berawal dari permainan di Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Tak ingin kejadian serupa berulang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar seluruh rapat Banggar dilaksanakan terbuka.

Menurut Basuki dirinya telah mengusulkan agar setiap rapat dilakukan terbuka. Namun dengan berbagai alasan pihak DPRD DKI selalu enggan melaksanakan secara terbuka.

"Kami dari dulu sudah terbuka sebetulnya, tapi kadang-kadang mereka tak mau buka," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok menyatakan dibukanya seluruh rapat Banggar atau e-budgeting akan memperlihatkan seluruh proses yang sebenarnya terjadi saat membahas anggaran. Untuk e-budgeting, Ahok mengatakan hal tersebut penting untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi.

Sayangnya, dalam rapat-rapat terdahulu proses tersebut kadang luput dari pemberkasan hingga akhirnya seluruh berkas itu hilang tanpa jejak.

"Saya cek kemarin-kemarin saking sering membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) mereka tidak memasukkannya ke e-budgeting. Padahal saya meminta dalam pembahasan semua dimasukkan dalam e-budgeting agar terlihat jika ada perubahan," tutur Ahok.

Ahok mengaku tidak mau ada satu pun proses yang dihilangkan karena ingin tahu apa proses yang terjadi di dalam rapat. Itu semua dilakukan agar ada proses pembelajaran dan semua orang mengetahui mana yang dikurangi, ditambah, dan dicoret oleh DPRD.

Selain mempermudah proses pengecekan, proses e-budgeting juga akan mempermudah Gubernur DKI Jakarta selanjutnya dalam mempelajari anggaran tersebut. Berbeda dengan dulu di mana angka-angka tersebut muncul begitu saja.

"Dulu memang ada cetak buku, setiap proses langsung cetak, tapi jika dicetak itu nantinya akan ditumpuk-tumpuk dan hilang. Sedangkan jika disimpan di sistem Smart City akan ada selamanya," tutur Ahok.

"Maka nanti gubernur yang akan datang saat diperlihatkan proses e-budgeting akan mengerti kenapa prioritas ini, kenapa di tengah jalan dicoret, dan kenapa ditambah dikurang."

Oleh sebab itu juga, Ahok sudah meminta agar Kepala Bapedda DKI Jakarta Tuty Kusumawati untuk lebih berhati-hati dan mencatat seluruh proses yang ada karena dia tak mau ada proses yang hilang. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER