Walhi Nilai Pembangunan di Jakarta Abaikan Lingkungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta hanyalah sekadar formalitas. Walhi menyatakan pembangunan sejumlah gedung di Ibu Kota tidak memiliki perspektif lingkungan.

Divisi Kajian dan Amdal Walhi Jakarta, Dedi menuding para pengembang lalai menjalani prosedur perizinan pembangunan. Hal itu terbukti dalam proses persidangan mengenai Amdal yang mereka ikuti.

"Ada beberapa pengembang yang sudah berjalan proyeknya baru buat dokumen Amdal, salah seperti itu tahapannya," katanya saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (17/11).

Salah satunya pembangunan sebuah museum yang saat ini masih berlangsung. Sementara dokumen Amdal dibuat ketika pembangunan dikerjakan. Dedi mengatakan, apabila proyek telah berjalan maka dokumen Amdal yang dibuat harus meminta fatwa BPLHD.

Pihaknya menyarankan agar saat proyek berlangsung, pengembang melakukan penanaman pohon. Maksudnya untuk mengurangi debu, penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, pereda kebisingan, dan pelestarian air.

Selain itu, dia juga meminta pengembang membuat lubang biopori, kolam dan sumur resapan agar pembangunan tidak memicu bencana banjir. Pembuangan limbah cair secara langsung ke badan air dapat memperburuk kualitas air.

Walhi juga menyoroti addendum Amdal kegiatan pengembangan Kawasan Podomoro City. Menurut Dedi, pengembangan kawasan dan pembangunan kampus Podomoro dilakukan di sisa lahan yang ada.

"Hal yang manjadi masalah adalah tidak adanya komitmen dari pihak Podomoro City untuk membuat ruang terbuka hijau sesuai RTLB yang ada," tulisnya dalam rilis.

Padahal, Dedi menyatakan pihak Podomoro telah menandatangani komitmen pembuatan RTH sebesar 30 persen. Namun hal itu tidak direalisasikan.

Pilihan Redaksi Rumah Aktivis Dirusak Adik Tersangka Perkara Salim Kancil 'Tak Ada Proyek Reklamasi yang Dapat Dukungan Warga' WALHI: Perppu Bukan Solusi Atasi Asap

Pihaknya meminta pengembang memperhatikan fungsi dan kemampuan daya tampung instalasi pengelolaan air limbah. Hal itu untuk menetralkan limbah cair agar kualitasnya dibawah baku mutu sebelum dibuang ke badan air umum.

Dari sisi kualitas udara, tingkat prevalensi ISPA di sekitar tapak proyek juga dinilai tinggi. Karena itu, penurunan kualitas udara merupakan langkah penting yang harus dilakukan pengembang. (gir/gir)