“Menurut saya sih pertemuannya dia (Freeport) datang ke kantor. Dan dia datang ke kantor itu ada dua jam, dua jam itu menjelaskan program-programnya mengenai masalah Freeport, menyangkut masalah divestasi, smelter, menyangkut masalah perpanjangan,” ujar Setya di kediamannya, Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, Freeport meminta pembangunan smelter kalau bisa tidak di Papua, tetapi dibangun di Gresik. Setya menyatakan Freeport menilai di Gresik sudah siap segala sesuatu infrastrukturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setya mengaku, ia memastikan jika masalah ini sudah pernah bicarakan dengan Presiden. Menurutnya, Presiden secara tegas menyatakan apapun yang dilakukan terkait Freeport harus sesuai dengan undang-undang dan sesuai kepentingan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Papua.
“Kalau itu saya melihat ada beberapa yang enggak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan keutuhannya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu mengatakan, Kementerian ESDM sengaja menerapkan strategi menyerahkan barang bukti berupa rekaman suara tak bersamaan dengan transkripsi yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Ya jadi semua hal itu ada strateginya," ujar Said Didu di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
"Bukan (pencatutan) presiden. Tapi banyak yang suka menjanjikan bisa membantu proyek-proyek," katanya.
Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut strategi apa yang dimaksud atau apa yang menjadi target Kementerian ESDM setelah menyerahkan rekaman suara ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (gir/gir)