Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berkomentar soal pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait perombakan Kabinet Kerja jilid II yang akan dilakukan sebelum akhir tahun 2015.
"Mungkin sudah mendapat informasi dari presiden. Tapi kami tidak bisa katakan etis atau tidak etis. Ukuran etikanya apa?" ujar Arsul di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).
Dia mengimbau, agar para menteri selaku pembantu presiden dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi di bidangnya masing-masing. Sebab, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Sebaiknya seorang menteri tidak usah membicarakan reshuffle. Itu urusan presiden," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. Dia meminta agar proses dan rencana perombakan kabinet diserahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Politikus Partai NasDem Johnny G Plate mengimbau agar para menteri dapat menjaga komunikasi politik, agar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak gaduh hanya karena wacana bongkar pasang menteri.
Menurutnya, para menteri sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan koordinasi di sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur agar dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Rizal mengungkapkan sinyalemen perombakan kabinet jilid II bakal dilakukan akhir 2015, terutama di bidang ekonomi dan hukum. Menurutnya, itu dilakukan demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi.
Dia meyakini, melalui perombakan kabinet jilid II, nantinya pertumbuhan ekonomi pada 2016 dapat naik hingga 6 persen. Sementara, dalam APBN 2016, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.
(pit)